SULSELBERITA.COM.Jakarta - Sekitar 1000 orang yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Pusat Loyalis Erick Thohir (DPP Letho) for Jokowi-Amin menggelar aksi di depan kantor Kementerian BUMN Jl. Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Aksi ini mengusung tema mendukung Erick Thohir Menteri BUMN memberantas 'Mafia BUMN'
"Kami mendukung Erick Thohir melakukan gebrakan signifikan di BUMN. Dimana memberantas Mafia yang menggerogoti BUMN dari dalam dan merampok uang negara seenaknya," kata Anshar Ilo Ketua Umum DPP Letho, Senin (09/03/2020) saat berorasi.
Ia berharap Erick Thohir mampu membawa angin perubahan di dalam tubuh BUMN. Katanya, Erick Thohir yang adalah mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Amin, dalam 100 hari kerja telah berprestasi membongkar beberapa kasus mega skandal korupsi.
"Karena itu Letho mendukung pembersihan di tubuh Jiwasraya, ASABRI, Garuda dan BUMN lainya. Jangan sampai perusahaan negara dikelola oleh orang-orang yang tidak beres dan inkridibilitas," tegas Ilo sapaan akrabnya.
Sementara itu Irwansyah Sekjen DPP Letho juga mengatakan, DPP Letho sebagai relawan resmi pendukung Jokowi-Amin di Tim Kampanye Nasional (TKN). DPP Letho akan terus aksi guna mendukung kebijakan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN.
"Letho akan mengawal kebijakan Menteri BUMN dalam memperkuat pengelolaan perusahan negara. Sebab perusahaan ini adalah milik publik, tentu dalam pengelolaannya harus transparan, profesional dan akuntable," tukas Irwansyah.
Berikut hal-hal tuntutan DPP Letho dalam aksi di depan Kementerian BUMN dipimpin S. Hasibuan sebagai Koordinator Aksi:
1. Letho sebagai Organ Relawan Pemenangan Pasangan Presiden Jokowi-Amin konsisiten dalam mengawal Visi Pemerintahan Jokowi yaitu SDM Unggul Indonesia Maju.
2. Dalam konteks BUMN, Letho sepenuhnya mendukung kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir memberantas mafia di tubuh BUMN.
3. Letho mendukung kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Komisaris dan Direksi BUMN dengan kinerja buruk.
4. Letho menuntut kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Komisaris dan Direksi BUMN per 3 (tiga) bulan sekali dan tidak segan-segan melaksanalan assessment ulang secara terbuka dan diumumkan ke publik.
5. Letho menuntut kepada Menteri BUMN untuk meninjau ulang jabatan para wakil menteri dan atau Deputi Menteri yang rangkap jabatan.
6. Menuntut kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar penyelesaian Kasus Megaskandal Jiwasraya diselesaikan secara tegas, tuntas dan jelas. Bongkar semua jajaran komisaris, direksi dan manajemen yang tetkait dengan kasus tersebut.
7. Pengurus, Anggota dan simpatisan Letho di seluruh tanah air siap menjadi mata dan telinga bagi Menteri BUMN Erick Thohir dalam memonitor kinerja Komisaris dan Direksi BUMN di semua daerah.
Demikian 7 (tujuh) poin yang kami sampaikan dalam aksi pada hari ini. DPP LETHO akan melakukan monitoring terhadap beberapa tuntutan tersebut dan tentu akan kembali lagi turun aksi dengan massa yang jauh lebih besar manakala tuntutan tersebut diabaikan. Terima kasih.
#SaveBUMNuntukIndonesiaMaju
Penulis: Syafrudin Budiman SIP
