EK LMD Makassar, FNPBI Kota Makassar dan DPK API Kartini Makassar Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan

460

SULSELBERITA.COM. Makassar- Ratusan Mahasiswa, Buruh serta Masyarakat unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo Kel. Karangpuang Kec. Panakukang Kota Makassar, dari DPK SRMI Makassar, EK LMND Makassar, FNPBI Kota Makassar dan DPK API Kartini Makassar, aksi yang dipimpin oleh :Muh. Ikra (Jendlap) dan Rosnia, Hm (Wajendlap), dalam rangkat terkait "Tolak Kenaikan Iuran BPJS kesehatan dan Ketegakerjaan.”

Dari pantauan awak media, Massa aksi tampak melakukan orasi secara bergantian dengan Soundsistem, dengan menggunakan Kendaraan Pickup Warna Biru dengan No.pol DD 8795 IU, Sebagai panggung orasi, Mengibarkan Bendera Lembaga dan Bendera Merah Putih. Membagikan selebaran pernyataan sikap. Serta membentangkan Spanduk bertuliskan Kritikan-kritikan kepada pihak Pemerintah dan Gubernur Sulsel,

"Front Bubarkan BPJS,
"Bubarkan BPJS Kembali Ke Jamkesmas"

Baca Juga  Sah...SK Gubernur Tentang Lahan Transmigrasi di Takalar Dibatalkan Oleh PT TUN
Advertisement

Massa aksi juga menuntut, Evaluasi dan Audit Sistem BPJS. Tolak Kenaikan iuran BPJS. Tolak RUU Ketenagakerjaan. Wujudkan Jaminan Kesehatan Sejati. Menangkan Pancasila.

Muh Ikra selaku Jendral lapangan dalam orasinya mengatakan, "Kami menolak UU yang dibuat oleh pemerintah tanpa melibatkan rakyat karena hasilnya akan memberatkan dan merugikan masyarakat. Dengan basis kekuatan massa yang tidak maksimal ini adalah sebagai bentuk dari komitmen kita yang merupakan kelompok-kelompok yang membela Rakyat untuk tetap berjuang demi kepentingan Rakyat.
Ibu-ibu dan Bapak-bapak jangan minder kalau menggunakan KIS dan tidak dilayani oleh Rumah sakit karena Kesehatan tetap ditanggung oleh negara. Pemerintah seharusnya menciptakan Sistem yang berbasis masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Tegasnya dalam orasi.

Baca Juga  Sedang Bajak Sawah, Sule Dg Nyampa Temukan Anak Balita Tewas Mengapung di Saluran Irigasi

Rosnia selaku Wajendlap juga menambahkan, "Bahwa dengan adanya kenaikan BPJS maka akan ada banyak yang mengalami penunggakan dan Rakyat akan di didatangi rumahnya untuk membayar BPJS tersebut, program JKN yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan mengalami defisit dan kami menginginkan pemerintah Sulsel untuk menerima kami dan mencari Solusinya dan sama-sama memikirkan nasib rakyat. Ucapnya dalam orasi.

Randi selaku Ketua FNPBI Makassar juga mengatakan, " Bahwa, "Kami datang kesini terkait BPJS Kesehatan, bahwa pada umumnya BPJS itu dinilai tidak sesuai dengan Kondisi masyarakat karena memberatkan dan merugikan buruh dan masyarakat.
Kami dr SRMI yang ada di 15 Kecamatan dan yang hadir disini hanya perwakilan saja, kami akan menunggu hasil dari pemerintah dan sebelum kami diundang semoga sudah ada hasilnya. Tutupnya. (WISNU)

Baca Juga  Ratusan Liter Ballo' Asal Jeneponto Disita Polsek Marbo
Advertisement
BAGIKAN