Pernyataan Sikap Bersama

198

SULSELBERITA.COM. MakassarTanah Papua kembali gaduh. Kegaduhan tersebut sebagai pemicu dari adanya oknum ormas dan aparat TNI, yang mengeluarkan kata rasis ketika melakukan penyerbuan ke asrama Papua Surabaya, 16 Agustus 2019. Insiden rasis yang dialami oleh penghuni asrama di Surabaya, pemicunya karena ada informasi dari pengurus RT/RW setempat dan beberapa informasi yang beredar tentang adanya bendera merah putih dibuang dan ditiadakan dari sekitar asrama. Selain itu, kasus penyerangan terhadap demo mahasiswa tanggal 15 Agustus 2019 di Malang, serta berlanjut ke Asrama Papua di Semarang yang didatangi oleh aparat polisi, tentara serta ormas tertentu. Hingga sekarang, pelaku penghilangan dan pembuangan bendera belum ditangkap, juga pelaku rasis belum ditangkap oleh pihak berwajib. Kepolisian masih melakukan proses pemanggilan saksi saksi.

Akibat rentetan peristiwa diatas, sebagian saudara saudari kita, lalu menutup diri, dan tidak ingin kasus tersebut diproses secara hukum. Bahkan upaya lapor balik pun, tidak dilakukan. Justru, banyak seruan dan tuntutan politis yang muncul pasca insiden tersebut. Eksklusivisme yang muncul tersebut, justru memberi ruang kepada pihak tertentu untuk memainkan isu yang cenderung merongrong keutuhan bangsa Indonesia, dan adanya elit politik yang memiliki kewenangan untuk memprovokasi mahasiswa untuk pulang ke Papua. Akibatnya, beberapa organisasi mahasiswa milik pemerintah daerah yang bermukim di daerah diluar Papua (Jawa, Sulawesi), ikut menyebarkan seruan pulang ke Papua. Dampaknya memicu aksi tutup diri di sebagian orang Papua. Khususnya penghuni asrama.

Baca Juga  FPPL Sorot Layanan "Laundry" RS Grestelina Makassar

Sementara itu, dampak dari situasi yang dialami mahasiswa di luar Papua tersebut, memancing amarah di Papua. Sebagaimana terjadi demonstrasi besar-besaran di 15 daerah. Antara lain; Jayapura ibu kota Provinsi Papua, Manokwari ibu kota Provinsi Papua Barat, Kabupaten dan kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Bintuni, Kabupaten Kaimana, Wamena Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire,Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Biak dan Kabupaten Maybrat. Akibat dari demonstrasi di Papua tersebut, pemerintah telah mengirim aparat keamanan ke beberapa daerah serta adanya pemblokiran akses internet secara terbatas.

Lambanya aparat penegak hukum dalam menindak oknum penghilangan bendera dan ucapan rasis tersebut, serta respon pemerintah yang berlebihan atas situasi di Papua dengan menerjunkan penambahan aparat, ditambah lagi ratusan orang Papua yang berdemo spontanitas di Papua sudah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan pelaku rasis di Surabaya belum tersentuh hukum.

Baca Juga  Aktivis Aliansi Rakyat Anti Korupsi, Minta Perusda Takalar Transfaran Dalam Kelola Dana Publik

Dalam menyikapi perkembangan situasi tersebut, kami dari beberapa organisasi Cipayung Plus dan organisasi politik serta rakyat Papua menyatakan sikap antara lain :

1. Mendorong Presiden agar segera mendesak Kapolri untuk mengusut dan mengungkap aktor intelektual terhadap pengrusakan tiang bendera dalam kasus penyerangan asrama Papua di Surabaya termasuk pelaku ucapan Rasis

2. Mendesak Presiden agar segera menarik penambahan aparat TNI/Polri yang diterjunkan, serta menginstruksikan MENKOMINFO untuk membuka akses Internet di Papua dan Papua Barat

3. Mendesak Pemerintah untuk selalu mengedepankan cara dialog dalam menyelesaikan masalah di Papua

4. Mendesak Presiden menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan aparat keamanan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan mahasiswa Papua di seluruh Indonesia.

5. Mendorong semua elemen bangsa untuk tetap menguatkan semangat persatuan nasional sesama anak bangsa

Baca Juga  Polda Sulsel Berhasil Ringkus Sindikat Penipu Nasabah BRI

Mengetahui :

1. David Sitorus (Sekretaris Umum PP-GMKI)
2. Bebin Adi Dharma (Sekretaris Umum PP-HIKMAHBUDHI)
3. Thomson Sabungan Silalahi (Sekretaris Jenderal PP-PMKRI)
4. Phirman Reza (Sekretaris Jenderal PP-KAMMI)
5. Muhammad Asrul (Sekretaris Jenderal EN-LMND)
6. Fajar Iman Hasanie (Wakil Sekretaris Jenderal PRIMA DMI)
7. Alif Kamal (Posko Menangkan Pancasila)
8. Arkilaus Baho (Aktivis Papua)
9. Agustinus Kambuaya (Komunitas Noken Sorong Raya)
10. Amous Kareth (Mahasiswa Asal Papua)
11. Kristian Madai (Aktivis Papua).***

(Bung Alif)

Advertisement
BAGIKAN