Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sulsel: Bagi Para Pelaku Usaha yang Tidak Indahkan Izin Amdal Lalin, Saya akan Tindak Tegas

0
170

SULSELBERITA.COM. MAKASSAR - Salah satu tindakan tegas Aparat Kepolisian khusnya yang menangani dokumen izin Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Andal Lalin) dari pihak Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sulsel, Membuktikan kinerjanya dihadapan para pelaku pengusaha atau tempat usaha yang merasa kebal terhadap hukum.

Terkait aduan Masyarakat dan beberapa media online yang telah memberitakan terkait temuan dan hasil investigasi dilapangan serta mencocokkan data terhadap beberapa instansi terkait dalam hal tersebut yang beberapa pelaku usaha telah melakukan pelanggaran. Dalam aturan di Permenhub no 75/2015 menyebutkan bahwa jika pengembang tidak melaksanakan rekomendasi andal lalin, kegiatan pembanguannya bisa diberi teguran, sanksi administrasi, penghentian sementara bahkan penghentian total kegiatan pembangunan/usaha tersebut serta UU LAJ No. 22/2009 pasal 99 dan 100 Andal Lalin.

Baca Juga  Bentrok Depan Asrama Papua, Motor Wartawan di Makassar Jadi Sasaran

"Ultimatum kami dari pihak Ditlantas Polda Sulsel sebagai Aparat yang senantiasa menegakkan aturan dalam hal ini, Kami bersama Jajaran anggota yang menangani rana ini, kami himbau akan menindaki ke tempat-tempat lain, kita tindakan tegas, Dan saya rasa perlu kerjasama intansi terkait terutama instansi yang berwenang memberikan ijin usaha yakni Dishub, BPJN Wil XII Sulsel, PTSP/Perijinan dan Dinas Perhubungan RI agar lebih perhatikan lagi segala aspek persyaratan mendirikan bangunan atau usaha." Terang AKBP Reza Pahlevi (Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sulsel) kepada awak media Minggu (18/08/19) Sore setelah melakukan penyegelan disalah satu tempat yakni Mercure Hotel Makassar Nexa Pettarani yang terletak di kawasan jalan nasional tepatnya Jl. A.P. Pettrani No. 4, Kel. Gn. Sari Kec. Rappocini kota Makassar yang melakukan pelanggaran izin.

Baca Juga  Antisipasi Balap Liar Selama Ramadhan, Polres Gowa Galakkan Operasi Cipta Kondisi

Lanjut Kata Reza,Yang berwenang memberikan ijin andalalin : Menteri RI, Gubernur dan Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepolisian, Dishub/Bptd dan Dinas PU/Balai Jalan. Seharusnya Dinas yang mengeluarkan ijin usaha seperti Dinas Ptsp dan dinas tata ruang dan sebagainya, harus mensyaratkan ijin Andalalin sebagai persyaratan "WAJIB" bagi pengusaha dan pihak pengembang/Kontraktor." Tegasnya  

Kontributor: Wisnu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here