SULSELBERITA.COM. Takalar - Perusda Panrannuangku Takalar yang sebelumnya berapa kali diundang untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), oleh Komisi II DPRD Takalar, barulah hari ini bisa terlaksana, karena sebelumnya pihak direksi Perusda tidak pernah datang dengan lengkap.Rabu (4/4/2018).
Didepan anggota komisi II yang dipimpin langsung oleh Ketuanya Sulaeman Rate, Dirut Perusda Panrannuangku, H.A.Yani Kasang, memaparkan Rencana kerja dan rencana bisnis Perusda ke depannya "Kami berencana membuka kantor di jakarta sebagai kantor refrensentatif, supaya investor dijakarta yang akan melakukan investasi di Takalar, tidak perlu bolak balik untuk mengurus segala sesuatunya, ada tujuh unit usaha yang akan kami jalankan ke depannya, termasuk salah satunya mengoptimalkan Hotel Kalampa,. Makanya kami meminta bantuan modal sekitar Rp. 10 miliar untuk pengembangan usaha perusda tahun 2018 ini" Jelas H.Lira sapaan akrabnya..
Lanjut di jelaskan lagi "Sementara untuk pertanggung jawaban anggaran 1 miliar tahun 2017 yang lalu, kami sudah laporkan, dan tahun ini kami sudah melakukan MOU dengan OPD seperti Dinas perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas perhubungan, dan Dinas pertanian. Dan perlu juga kami sampaikan, kami berencana Perusda menjadi distributor pupuk, dan saat ini sementara mengurus isinnya, selain itu, kami juga merencanakan mengolah lahan transmigrasi, pengelolaan tambang golongon C". jelas Dirut Perusda ini dengan penuh optimis.
Sementara itu ketua komisi 2 Sulaeman Rate Dg laja, menanggapi apa yang disampaikan oleh pihak Perusda, menyorot rencana kerja yang begitu banyak tersebut, dirinya hanya berharap agar pihak perusda harus fokus saja dulu apa yg bisa terwujud di tahun 2018 ini,
"Kami minta agar Perusda fokus saja dulu apa yang bisa di capai tahun 2018 ini dulu, apa apa saja yang sudah terwujud sampai saat ini, karena yang heboh diluar adalah pungutan parkir dan retribusi pedagang, terkait dengan retribusi parkir, ada yg namanya pajak parkir, seperti alfa mart dan lainnya, ada retribusi parkir, seperti rumah sakit, tentunya ada mou antara pemerintah, retribusi parkir jalan, tidak bisa langsung ditarik retribusi parkir. Nah pertanyaan saya, apakah MOU dengan OPD sudah di eksekusi semua atau bagaimana?" cecar Legislator partai PKS tersebut.
Sementara itu, salah seorang anggota Komisi II, Makmur Mustakin, juga ikut menanggapi pemaparan dari pihak Perusda tersebut "Saya akan sedikit menyorot dan mengkritisi, tetapi juga mencarikan solusi, dana penyertaan modal dari pemda tentu harus menghasilkan laba, perusda adalah sumber PAD, tapi ternyata Perusda kecewakan DPRD, tiga kali di undang padahal kita mau kasi modal, perusda ini terlalu banyak cerita di media, tidak perlu terlalu banyak pencitraan, penarikan retribusi jangan menarik begitu saja, karena imbasnya yang terjadi sekarang adalah turunnya citra pemerintah daerah saat ini.. Harus terbangun sinergitas yang baik, komunikasi yang baik, partai pengusung babak belur di sini di dewan, pandangan rakyat turun terhadap pemerintah akibat ulah Perusda ini" tegas Legislator partai PPP ini.
