SULSELBERITA.COM. Takalar - Hasil rapat Pengurus PWI Takalar 23/01 di Sekretariat jln Wolter Mongonsidi terkait pemberhentian tenaga honorer yang jumlahnya mencapai angka 8000, disimpulkan dan disepakati di sampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui media cetak atau media Online. Seperti dijelaskan di bawah ini bahwa sebaik apapun kebijakan Pemerintah tidak selamanya mendapat respon semua pihak tetapi kerap kali menimbulkan pro kontra.
Seperti kebijakan Bupati Takalar yang tertuang dalam surat edaran Nomor 800/170/Kepeg tertanggal 22 Januari 2018 kini menuai pro kontra, walau nawaetunya suci demi untuk kebaikan Takalar tetapi lebih dominan yang tidak setuju karena keberadaan tenaga honorer diluar eks K1 dan eks 4K2, PTT dan yang menrima honor tetap melalui APBD, tidaklah membebani APBD.
Sebagaimana diketahui bahwa tenaga honorer lepas hanya menerima uluran tangan dari ASN tempatnya mengabdi. Sehingga yang perlu dilakukan Pemerintah adalah bukan memberhentikan tetapi lebih medukung sebagai upaya meminimalisir pertambahan pengangguran.
Walau PWI punya legitimasi pengawasan, koreksi, kritik dan saran terhadap hal hal yang berkaitan dengan kepentingan umum sebagaimana dijelaskan Undang undang RI nomor 40 tahun 1999 tentang PERS pasal 6 huruf d tetapi setelah 4melihat gejolak serta keresahan yang terjadi psca surat pemberhentian beredar, PWI tetap menganut prinsip tanpa mencampuri sistem pelaksanaan Pemerintahan 5 tahun kedepan serta tidak mengurangi rasa hormat, dimohon agar surat edaran bupati tersebut kalau bisa seyogianya ditinjau kembali.
Demikian disampaikan Ketua PWI Perwakilan Takalar, Maggarisi Saiyye di Sekretariat PWI Jl Wolter Mongunsidi No 148 Takalar.
Maggarisi Saiyye mewakili Pengurus PWI lainnya mengatakan bahwa dengan surat edaran pemberhentian tenaga honorer mengakibatkan kehilangan pekerjaan sehingga tidak tertutup kemungkinan imbasnya akan lebih buruk dan diprediksi berpotensi menciptakan kesenjangan sosial dimasyarakat.
Betapa tidak kata Maggarisi Saiyye, "sejak surat pemberhentian beredar, sejak itu pula tak kurang telepon yang diterima seraya berharap dengan mengabdi dijajaran Pemerintahan Takalar selama ini nasibnya bisa lebih baik, bukan justeru diberhentikan sebagai upaya meminimalisir pertambahan pengangguran" Ketus ketua PWI Takalar tersebut.
