SULSELBERITA.COM.Takalar – Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, mengembangkan inovasi pelayanan administrasi untuk mempermudah pelaporan pemerintahan desa dan kelurahan.
Inovasi tersebut diberi nama SiCepat Polsel atau Sistem Informasi Cepat Pelaporan Administrasi Terpadu Polongbangkeng Selatan.
SiCepat Polsel dirancang untuk membenahi mekanisme pelaporan administrasi, khususnya data kegiatan pembangunan dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Inovasi ini digagas dan dikembangkan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Astuti Malla.
Pengembangannya mendapat dukungan Plt Camat Polongbangkeng Selatan, Ayatullah Rawatib, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan.
Ayatullah mengatakan, inovasi pelayanan harus berorientasi pada kemudahan dan kebutuhan masyarakat serta aparatur pemerintahan.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi merupakan sarana untuk mendukung terciptanya pelayanan yang lebih baik, bukan tujuan akhir dari sebuah inovasi.
“Kami ingin membangun pola pelayanan yang lebih sederhana, cepat, dan tertib. Digitalisasi itu hanya tools atau alat. Yang paling penting adalah bagaimana inovasi ini memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas pelayanan,” ujar Ayatullah.
Ia menjelaskan, SiCepat Polsel diharapkan mampu mengubah mekanisme pelaporan yang sebelumnya dilakukan melalui berbagai media menjadi lebih terintegrasi.
Dengan sistem tersebut, pemerintah kecamatan dapat memantau perkembangan pembangunan dan realisasi PBB-P2 berdasarkan data yang diperbarui desa dan kelurahan.
Astuti Malla menjelaskan inovasi tersebut kepada Tribun-Timur.Com melalui WhatsApp, Selasa (10/11/2026).
Sebagai inovator SiCepat Polsel, Astuti mengatakan pengembangan sistem tersebut dilatarbelakangi kebutuhan terhadap mekanisme pelaporan yang lebih tertib, cepat, dan terintegrasi.
“Selama ini, penyampaian laporan dari desa dan kelurahan masih dilakukan melalui berbagai media dan format yang berbeda-beda,” jelasnya.
Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan penyampaian data, perbedaan format laporan, hingga pengulangan pekerjaan administrasi.
Akibatnya, proses pemeriksaan dan rekapitulasi membutuhkan waktu lebih lama.
Melalui SiCepat Polsel, mekanisme pelaporan kini dirancang menggunakan sistem berbasis website.
“Melalui SiCepat Polsel, operator desa dan kelurahan dapat melakukan penginputan data secara langsung melalui website, tanpa harus selalu menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen fisik ke kantor kecamatan,” kata Astuti.
Ada dua fokus utama pelaporan dalam sistem tersebut.
Pertama, laporan kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD maupun dana transfer.
Kedua, laporan realisasi PBB-P2 berdasarkan data yang disampaikan masing-masing desa dan kelurahan.
Dalam mekanisme pelaksanaannya, operator desa dan kelurahan bertugas memasukkan serta memperbarui data sesuai format dan periode pelaporan.
Selanjutnya, admin kecamatan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan konsistensi data.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, admin dapat meminta operator melakukan perbaikan sebelum data diproses lebih lanjut.
“Data yang telah melalui proses pemeriksaan kemudian dikelola dalam basis data dan disajikan melalui dashboard SiCepat Polsel,” terang Astuti.
Melalui mekanisme tersebut, informasi pelaporan diharapkan lebih mudah dihimpun, direkapitulasi, dan dimanfaatkan sebagai bahan pemantauan pemerintahan.
Uji Coba Bertahap dan Libatkan OPD
Pengembangan SiCepat Polsel juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah kecamatan dan perangkat daerah terkait.
Sejumlah instansi yang didorong terlibat di antaranya Bapperida Kabupaten Takalar, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar, serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.
Keterlibatan masing-masing perangkat daerah disesuaikan dengan tugas dan fungsi dalam mendukung pengelolaan data pembangunan maupun penerimaan PBB-P2.
Pada tahap awal, penerapan SiCepat Polsel dilakukan secara bertahap melalui uji coba di dua kelurahan dan satu desa.
Tahapan ini bertujuan memastikan seluruh mekanisme sistem berjalan dengan baik sebelum dikembangkan lebih luas.
Mulai dari penginputan, pemeriksaan, verifikasi, pengelolaan data, hingga penyajian informasi melalui dashboard.
Selain pengembangan sistem, sosialisasi dan bimbingan teknis juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan inovasi.
Kegiatan tersebut ditujukan kepada admin dan operator desa maupun kelurahan.
Materinya mencakup tata cara penggunaan website, mekanisme penginputan data, kelengkapan dokumen pendukung, hingga prosedur perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Astuti menjelaskan, kehadiran SiCepat Polsel diharapkan memberikan manfaat langsung bagi aparatur pemerintahan.
“Proses pelaporan yang sebelumnya membutuhkan penyampaian dokumen secara langsung kini dapat dilakukan melalui website, sehingga penghimpunan dan rekapitulasi data menjadi lebih praktis dan terorganisir,” ungkapnya.
Selain menghemat waktu dan tenaga, ketersediaan basis data diharapkan mendukung tersedianya informasi yang lebih akurat dan mutakhir.
Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pemantauan pelaksanaan pembangunan serta evaluasi capaian realisasi PBB-P2 di Kecamatan Polongbangkeng Selatan.
Ke depan, pengembangan SiCepat Polsel akan terus disempurnakan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
Penyempurnaan juga akan memperhatikan kendala teknis serta kebutuhan pengguna dalam pelaksanaan pelaporan.
Melalui inovasi tersebut, Kecamatan Polongbangkeng Selatan berupaya membangun pelayanan administrasi pemerintahan yang lebih tertib, efisien, terintegrasi, dan akuntabel.
SiCepat Polsel diharapkan menjadi salah satu langkah pembenahan pelayanan pemerintahan yang mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan administrasi.
