SULSELBERITA.COM. Takalar , – Persoalan ketenagakerjaan mencuat di PT Berlian Gas Energi yang beroperasi di Dusun Bontobila, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
Sebanyak 11 pekerja mengaku kehilangan pekerjaan setelah menyampaikan tuntutan kenaikan upah kepada pihak perusahaan. Mereka menilai pemberhentian tersebut dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang semestinya.
Salah seorang mantan karyawan yang mewakili pekerja, Mulyadi, mengatakan persoalan bermula ketika para karyawan menyampaikan aspirasi terkait kenaikan gaji.
“Awalnya kami menuntut kenaikan gaji. Kemudian pihak perusahaan menyampaikan bahwa jika tidak mau mengikuti aturan perusahaan, silakan berhenti bekerja,” ungkap Mulyadi, Selasa (6/10/2026).
Menurut Mulyadi, pada Sabtu (3/10/2026), sebanyak sembilan operator memilih menghentikan aktivitas kerja sebagai bentuk protes. Sementara dua pekerja lainnya yang bertugas sebagai teknisi disebut mengundurkan diri.
Mereka berharap perusahaan dapat meninjau kembali besaran upah yang selama ini diterima karena dianggap belum sebanding dengan beban pekerjaan.
Para pekerja juga mengungkapkan bahwa gaji pokok yang mereka terima selama ini sekitar Rp1,6 juta per bulan. Dengan tambahan pendapatan lainnya, total penghasilan disebut berkisar Rp2,6 juta hingga Rp2,8 juta setiap bulan.
Selain itu, mereka mempersoalkan pembayaran lembur yang disebut hanya sekitar Rp5.000 per jam.
Menurut mereka, jika dihitung berdasarkan jumlah jam lembur yang dilakukan, penghasilan seharusnya dapat mencapai sekitar Rp2,9 juta hingga Rp3 juta per bulan.
“Kalau dihitung dengan lembur, penghasilan kami seharusnya sekitar Rp2,9 juta sampai Rp3 juta. Tetapi yang kami terima sekitar Rp2,6 juta,” kata Mulyadi.
Mantan karyawan tersebut juga mengaku persoalan jaminan sosial menjadi salah satu perhatian. Mereka menyebut tidak seluruh pekerja sejak awal memperoleh kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.
Menurut mereka, pekerja yang telah bekerja lebih dari dua tahun baru kemudian diuruskan kepesertaan BPJS. Mereka juga mengaku pernah diminta memilih antara kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Persoalan tersebut turut mendapat sorotan dari aktivis LSM Pemantik, Rahman Suwandi.
Suwandi menilai tuntutan pekerja untuk mendapatkan upah yang lebih layak semestinya dapat dibicarakan melalui mekanisme dialog antara pekerja dan perusahaan.
“Wajar kalau para karyawan menyampaikan tuntutan kenaikan gaji. Jangan sampai baru menyampaikan aspirasi kemudian langsung diberhentikan,” ujarnya.
Ia meminta Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Takalar memanggil pihak perusahaan untuk melakukan klarifikasi dan memastikan hak-hak para pekerja terpenuhi.
“Kami meminta Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan Takalar segera memanggil pihak PT Berlian Gas Energi dan memberikan kejelasan serta perlindungan terhadap 11 karyawan yang mengaku diberhentikan,” tegas Suwandi.
Para pekerja juga mengaku selama bekerja tidak pernah menerima Surat Peringatan (SP) pertama hingga SP ketiga sebelum hubungan kerja mereka berakhir.
Mereka berharap perusahaan dapat memanggil kembali para pekerja untuk bekerja atau, apabila hubungan kerja memang telah berakhir, memberikan hak-hak ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap dipanggil kembali untuk bekerja dan diberikan gaji yang layak. Kalau memang tidak diterima lagi, kami meminta hak kami sebagai pekerja diberikan,” pinta Mulyadi.
Sementara itu, Kepala Pengelola PT Berlian Gas Energi, Ana, membantah telah memberhentikan para pekerja tersebut.
Menurut Ana, pihak perusahaan tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap mereka. Ia menyebut para pekerja justru meninggalkan perusahaan sehingga posisi mereka kemudian digantikan oleh karyawan lain.
“Saya tidak pernah memberhentikan mereka. Mereka yang meninggalkan PT Berlian Gas Energi tanpa alasan, sehingga kami langsung menggantinya dengan karyawan lain,” ujar Ana saat ditemui di ruang kerjany
