SULSELBERITA.COM. Takalar – — Laut boleh memisahkan jarak antara daratan dan kepulauan, tetapi perhatian dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat tidak boleh dibatasi oleh jarak geografis. Prinsip inilah yang terus dipegang Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke Kepulauan Tanakeke.
Bagi Daeng Manye, masyarakat yang tinggal di kepulauan memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan, memperoleh pelayanan, dan merasakan kesejahteraan sebagaimana masyarakat di wilayah daratan. Meski dihadapkan pada keterbatasan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah tidak berhenti mencari jalan. Perjuangan pembangunan Tanakeke pun dilakukan tidak hanya dari Takalar, tetapi juga dengan aktif menjemput dukungan dan berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga di Jakarta.
Internet Hadir Kurang dari Dua Bulan Pasca-Pelantikan
Perhatian nyata sudah terlihat sejak awal masa kepemimpinan. Sekitar delapan bulan setelah dilantik, Daeng Manye langsung mengunjungi Tanakeke untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat. Salah satu hasil yang paling dirasakan warga adalah kehadiran akses internet.
“Saya dilantik 1 Maret dan internet hadir 19 April di Tanakeke,” ungkap Daeng Manye.
Kehadiran internet membuka akses informasi pendidikan, pelayanan publik, serta peluang ekonomi digital bagi masyarakat kepulauan yang selama ini terhambat keterbatasan jaringan.
Infrastruktur dan Pelayanan Semakin Dekat
Berbagai pembangunan terus digalakkan: pembangunan Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke untuk mendekatkan pelayanan publik, pembangunan jalan paving sepanjang satu kilometer guna memperlancar mobilitas warga, serta upaya pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat kepulauan. Tak hanya itu, rencana program bedah rumah juga sedang diperjuangkan guna meningkatkan kualitas hidup warga.
Tanakeke Kini Dikenal Hingga ke Eropa
Pembangunan tidak hanya soal fisik. Potensi lingkungan Tanakeke kini diakui dunia melalui peraihan Sectoral Label Award bidang keanekaragaman hayati dari organisasi Small Islands Organisation (SMILO) yang berpusat di Paris, Prancis. Pengakuan internasional ini membuka peluang lebih luas, di mana Kepala Desa Tompotana dijadwalkan berangkat ke Senegal pada 29 November 2026 untuk berbagi praktik baik pengelolaan pulau berkelanjutan di forum internasional.
Pembangunan Tanpa Pulau yang Tertinggal
Daeng Manye menegaskan bahwa wilayah kepulauan dan daerah 3T harus menjadi bagian utama dari peta pembangunan Takalar. Keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan, melainkan justru mendorong pemerintah daerah untuk semakin aktif menjalin kemitraan dan mencari dukungan agar program pembangunan benar-benar dirasakan merata.
“Setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk hidup lebih baik, di mana pun mereka berada. Laut boleh menjadi pemisah geografis, tetapi tidak boleh menjadi pembatas perhatian dan pelayanan pemerintah. Tanakeke adalah bagian dari Takalar, dan masa depan masyarakat kepulauan harus tumbuh bersama kemajuan seluruh daerah,” tegas Daeng Manye.




