SULSELBERITA.COM. TAKALAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar menggelar Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang ditutup dengan tanggapan resmi Bupati Takalar.
Sidang dipimpin Ketua DPRD H. Muhammad Rijal, dihadiri Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye, Wakil Ketua I dan II DPRD, seluruh anggota dewan, unsur Forkopimda, jajaran Polres dan Kodim 1426/Takalar, kepala OPD, serta camat se-kabupaten.
Kesembilan fraksi yang ada di DPRD—Hanura, PKS, PKB, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, Gerindra, PPP, dan Gelora—secara bulat menyetujui ranperda tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Meski sepakat, dewan menyampaikan sejumlah catatan mendesak: pembenahan infrastruktur jalan dan jembatan, optimalisasi layanan publik, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.
Menanggapi hal itu, Bupati Firdaus menyampaikan apresiasi atas dukungan sekaligus masukan kritis dari seluruh fraksi. Ia menyoroti capaian diraih: Kabupaten Takalar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk kelima kalinya berturut-turut, yang dinilainya sebagai hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Namun WTP bukan garis akhir. Catatan-catatan ini harus kita benahi bersama agar tata kelola makin transparan, profesional, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Bupati kemudian memaparkan tantangan fiskal yang dihadapi daerah. PAD Takalar saat ini sekitar Rp189 miliar, sementara kebutuhan belanja wajib seperti gaji ASN dan kewajiban lain mendekati Rp500 miliar—sehingga daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat.
Berbagai usulan perbaikan infrastruktur dan layanan memang sudah menjadi prioritas, namun penyelesaiannya harus bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran. Tantangan makin berat pada 2026, setelah alokasi daerah terpangkas lebih dari Rp210 miliar akibat kebijakan efisiensi nasional.
Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif: mempercepat digitalisasi birokrasi, mengembangkan destinasi wisata, memberdayakan UMKM, meningkatkan literasi digital ASN, serta aktif menjemput peluang investasi dan program di kementerian terkait.
“Takalar tidak boleh hanya menunggu. Kita harus jemput bola, gali potensi lokal, cari sumber pendapatan baru, dan berinovasi agar pembangunan tetap berjalan meski anggaran terbatas,” tegasnya.
Seluruh catatan fraksi akan menjadi bahan evaluasi untuk menyusun langkah perbaikan ke depan. Bupati pun mengajak DPRD terus memperkuat kolaborasi, mengingat keberhasilan pembangunan sejati bukan hanya soal penghargaan, melainkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat serta tumbuhnya kepercayaan investor terhadap daerah.
Rapat berlangsung tertib dan menjadi tahap krusial sebelum ranperda dibahas lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan
