SULSELBERITA.COM. TAKALAR – Aliansi Guru Honorer se-Kabupaten Takalar memutuskan untuk membatalkan rencana aksi damai dengan tuntutan menuntaskan 100% status tenaga guru honorer menjadi PPPK yang telah terdata dalam database BKN tahun 2025, setelah Penjabat (Pj) Bupati Takalar, Dr. H. Muhammad Hasbi,melalui whatsup meminta agar dijadwalkan dialog bersama perwakilan guru honorer Kabupaten Takalar. Keputusan ini diambil sebagai bentuk itikad baik dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi guru honorer. Senin,13/01/2025
Ketua Aliansi Guru Honorer se-Kabupaten Takalar, Suherman, S.Pd., yang mewakili ribuan tenaga guru honorer, mengucapkan terima kasih kepada Pj Bupati atas respons cepat dan terbukanya terhadap aspirasi para guru honorer. Ia menyampaikan bahwa dialog ini merupakan langkah positif untuk mencari solusi bersama.
"Kami percaya, sebagai abdi negara yang baik, dialog adalah jalan terbaik untuk menyampaikan aspirasi kami dan mendapatkan kejelasan terkait kebijakan pemerintah daerah," ujar Suherman.
Kami berharap dialog ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga menciptakan solusi yang nyata bagi kesejahteraan kami. Sebagai pengajar, kami ingin fokus mendidik generasi penerus tanpa dibayangi ketidakpastian status," pungkas Suherman.
Melalui inisiatif ini, Pemerintah Kabupaten Takalar berharap dapat memperkuat sinergi dengan para guru honorer demi kemajuan dunia pendidikan di Takalar, sekaligus memastikan hak-hak mereka sebagai tenaga pendidik diakui dan diperjuangkan dengan baik.
Dialog yang direncanakan akan di Jadwalkan secepatnya dan melibatkan perwakilan guru honorer dari setiap kecamatan di Takalar. Selain itu, pemerintah daerah juga akan menghadirkan pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan dan BKPSDM, BKAD untuk memberikan penjelasan rinci terkait status, skema pengangkatan, serta masa depan para guru honorer.
Keputusan untuk membuka dialog ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat yang berharap adanya langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan guru honorer di Takalar. Diharapkan, melalui dialog ini, komunikasi antara pemerintah daerah dan para guru honorer dapat terjalin lebih efektif, serta menghasilkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan guru honorer.
"Kami berharap dialog ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga menciptakan solusi yang nyata bagi kesejahteraan kami. Sebagai pengajar, kami ingin fokus mendidik generasi penerus tanpa dibayangi ketidakpastian status," pungkas Suherman.
Melalui inisiatif ini, Pemerintah Kabupaten Takalar berharap dapat memperkuat sinergi dengan para guru honorer demi kemajuan dunia pendidikan di Takalar, sekaligus memastikan hak-hak mereka sebagai tenaga pendidik diakui dan diperjuangkan dengan baik.