LSKP melalui Ruang Publik Menginisiasi Penyelenggaraan Pemilu yang Berintegritas dan Inklusi

72

SULSELBERITA.COM. Makassar – Jumat (14/7) Lembaga Studi kebijakan Publik mengadakan Ruang Publik Edisi #21 dengan mengangkat tema “Mengawal Pemilu Inklusif dan Berintegritas”. Diskusi ini sebagai rangkaian Peringatan Festival Organisasi Masyarakat Sipil Kota Makassar bersama dengan beberapa lembaga, mulai dari USAID MADANI, Fhi360, Kemenkumham, Pemerintah Kota Makassar, Forum Barani dan ICJ Makassar. Hal ini juga sebagai forum penguatan pemahaman bagi Relawan Pemantau LSKP. Diskusi ini dimoderatori oleh M. Kafrawy Saenong selaku Peneliti LSKP.

Andarias Duma, selaku Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel menyampaikan bahwa Bawaslu Sulsel terkendala dengan sumber daya manusia. Bawaslu menjadi salah satu bagian dari penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Terdapat beberapa titik krusial dan kerawanan Pemilu di setiap tahapan yang melingkupi: (1) verifikasi partai Politik dan calon perseorangan; (2) pola rekruitmen: (3) pemutakhiran data penduduk menuju daftar Pemilu; (4) tahapan kampanye; hingga puncaknya pada (5) pemungutan dan perhitungan suara. Ujung tombak pengawasan Pemilu sejatinya ada pada masyarakat. Karenanya masyarakat harus menjadi garda terdepan pengawasan Pemilu.

Advertisement

Sebagai perwujudan dari hal ini dibuatlah Gerakan Pengawasan Partisipatif. Gerakan ini hendak mentransformasikan gerakan moral dan gerakan sosial. Sasaran kelompok strategis untuk gerakan ini melingkupi pra pemilih, pemilih pemula, perempuan, kelompok marginal dan penyandang disabilitas dan kelompok profesi.

Marzuki Kadir, selaku Komisioner KPU Sulsel memberikan pemaparan bahwa dalam hal mengantisipasi adanya Golput di Sulsel yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Untuk mengantisipasi ini, kami telah melakukan invetarisasi segala bentuk risiko, seperti adanya pemilih yang sakit hingga pada tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). KPU Sulsel menghimbau divisi data untuk menghimbau pemilih pemula untuk datang ke Kependudukan dan Catatan Sipi (Dukcapil) dalam mendaftarkan dirinya. Selain itu, tidak adanya ketertarikan dalam proses demokrasi karena tidak adanya figur yang bisa dipilih. Sehingga, perlu untuk meningkatkan pemahaman bahwa berpartisipasi dalam Pemilu adalah sebuah kewajiban.

Abdul Rahman, dari Balla Inklusi Sulsel menyampaikan bahwa terdapat sejumlah masalah dan tantangan dalam mewujudkan Pemilu yang inklusi. Masalah yang paling mendasar yakni pendataan disabilitas dalam daftar DPT. KPU harus memberikan pemahaman dan isu terkait kelompok rentan, utamanya terkait dengan disabilitas. Tahun 2016 ada pengalaman mendampingi KPU Takalar, terkait data disabilitas hanya 129 orang data disabilitas se-Kabupaten Takalar. Data ini tidak masuk akan untuk proporsi jumlahnya. Akhirnya terjadi perubahaan data dari 129 menjadi 908 orang. Ini bukan jumlah yang sedikit untuk selisihnya. Kami mendorong KPU untuk memberikan fasilitas yang memadai untuk memudahkan akses bagi disabilitas. Misalnya, ketersediaan surat suara bagi teman netra.

Rahman menganggapi bahwa paparan KPU dan Bawaslu Sulsel tidak menyuarakan kebutuhan dari kawan disabilitas. Ke depannya, penting untuk memberikan penguatan pemahaman terkait isu disabilitas. Marzuki menanggapi argumentasi dari Balla Inklusi Sulsel bahwa selama menjadi komisioner di KPU Pangkep selalu berkonsultasi terkait disabilitas ini. Sehingga, poin ketujuh dari tugas KPU Sulsel yakni mengoptimalkan basis pemilih, utamanya bagi kelompok marginal, termasuk disabilitas.

Walaupun KPU Sulsel hanya menjalankan program KPU pusat, tetapi kami selalu membuka ruang untuk segenap stakeholder untuk saling berdiskusi. Rahman menyampaikan bahwa hal yang menjadi problem adalah petugas pendataan tidak paham cara berinteraksi dengan kawan disabilitas.

Harapannya ini bisa menjadi catatan untuk belajar bersama untuk mengatasi dan mencari solusi bersama untuk menyukseskan Pemilu dan merangkul kawan-kawan disabilitas. Salah satu kasus terkait dengan iklan sosialisasi KPU. Sekain itu, dapat dibuat dengan media yang ramah terhadap kawan disabilitas.

Marzuki menyampaikan bahwa saran dari Balla Inklusi Sulsel akan disampaikan pada saat rapat Senin mendatang bersama komisioner KPU Sulsel. Juga, rangkaian Pemilu ini masih sangat panjang. Sehingga membutuhkan pertemuan lebih lanjut dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Balla Inklusi Sulsel.

Andarias memberikan respon bahwa isu disabilitas bahwa sejak periode yang lalu hingga saat ini terus menjadi fokus dari Bawaslu. Pada 24 kab/kota, semua penyelenggara dari KPU itu turun ke kawan-kawan disabilitas untuk menyampaikan hak-hak politik. Hal ini pernah dilaksanakan di Toraja Utara. Tentunya kita terus mengupayakan di Pemilu 2024 untuk memfasilitasi hak-hak difabel untuk memilih. Marzuki menegaskan bahwa KPU Sulsel sejujurnya belum mempersiapkan TPS Khusus untuk disabilitas. Tetapi, lebih kepada memberikan fasilitas akses bagi disabilitas sesuai hal pendataan. Hanya saja, kalau setelah melakukan pendataan ternyata banyak yang membutuhkan, bisa kita membuka ruang itu, seperti pada lapas dan rumah sakit.

Rahman merepon hal ini bahwa tidak perlu ada TPS khusus bagi penyandang disabilitas, hanya saja penguatan fasilitas perlu untuk itu. Kalau sudah mengikuti standar yang diperjuangkan oleh kawan disabilitas sesuai PKPU, itu TPS akan nyaman dan masyarakat tidak ada hambatan untuk memilih. Juga sebagai wujud optimalisasi, baik dalam proses rekrutmen dari petugas TPS, baiknya di refresh untuk memasukkan orang baru. Hal ini untuk menjaga semangat dan penyelenggaraan yang lebih berkualitas dan berintegritas. Harapannya ada catatan dari hasil diskusi untuk disampaikan kepada KPU dan Bawaslu Sulsel demi perbaikan kedepannya.

Di akhir, moderator menutup diskusi dengan penegasan bahwa harapanya pemilu tidak hanya sekedar terselenggara, tetapi dapat menciptakan ruang yang aman, damai dan merangkul semua kalangan masyarakat. Hasil dari diskusi akan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu Sulsel. Diskusi ini bukan akhir dan akan ada diskusi lanjutan, tentu saja bukan hanya Pemilu yang akan dikawal, tetapi juga isu publik lainnya.