SULSELBERITA.COM. Gowa – Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Amiruddin.SH Kr.Tinggi angkat bicara terkait terjadinya banjir dan Longsor di seluruh Kabupaten di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Takalar,Gowa, Maros,Jeneponto,Bantaeng termasuk Makassar,banjir dan longsor terjadi bukan karena tingginya curah hujan tetapi banjir dan longsor terjadi faktor utama gundulnya Gunung karena diduga tidak adanya pengawasan dari polisi kehutanan, KPH,Gakkundu, dan Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan .
Pagu anggaran Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2022 sebesar 6,49 Trilyun, artinya anggaran yang 6,49 Trilyun itu di kelola oleh kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan tapi apa yang terjadi di tidak pernah ada proyek penghijauan terhadap kawasan hutan lindung,penanaman pohon di hutan produksi, dan tidak adanya pengawasan dari Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi,Gakkundu dan KPH,termasuk polisi kehutanan tidak aktif untuk mengawasi,menindak tegas perambah hutan lindung dan ilegal Logging.
Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia menjelaskan kepada awak media saat ditemui dikantornya dini hari Sabtu Tanggal 24/12/2022 bahwa pagu anggaran untuk Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2022 sebesar Rp.6,49 Trilun adalah kerugian Negara karena diduga tidak digunakan untuk reboisasi hutan lindung,hutan produksi dan tidak adanya pengawasan terhadap perambahan dan pengrusakan hutan lindung.
Dampak banjir tanah longsor bagi lingkungan dan masyarakat yang
paling mengerikan yaitu jatuhnya korban jiwa baik korban luka atau kematian. Tanah yang longsor secara tiba-tiba dapat menimpa siapa saja yang ada di jalurnya. Terutama jika longsor terjadi di daerah pemukiman warga seperti yang terjadi Banjir Bandang pada tahun 2019 di kabupaten,Jeneponto banjir bandang terjadi 2018-2019 dan terjadi lagi di Kecamatan Rumbia tahun 2020 dan terjadi lagi tanah longsor Desa Loka dan Desa Bontotiro Kecamatan Rumbia bulan oktober 2022 dan sekarang akhir tahun 2022 banjir dan tanah
longsor mempengaruhi adanya kerugian keuangan Negara dengan cara mengucurkan bantuan materil dampak bencana alam dimana lagi kerugian Negara yang anggarannya tahun 2022 Rp.6,49 Trilun yang di kelola oleh kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan.
Tidak hanya berdampak secara fisik, korban selamat dari tanah longsor kerap kali mengalami trauma psikis.
Tanah longsor dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur yang ada disekitarnya ,tanah longsorng menyebabkan kerusakan konstruksi bangunan, jalur transportasi, bendungan, waduk, kanal, dan juga sistem komunikasi.
Longsor dalam skala besar merusak bangunan, gedung, jalan, menara telekomunikasi, dan berbagai infrastruktur lainnya. Hal tersebut kerap kali menutup jalan dan memutus sinyal komunikasi, menyebabkan daerah yang terkenal longsor sulit dicapai.
Tanah longsor merusak rumah, membuat masyarakat kehilangan tempat tinggal. Hal tersebut jelas menimbulkan kerugian yang sangat besar, Harta benda masyarakat ikut terbawa longsor,
Tanah longsor merusak rumah, membuat masyarakat kehilangan tempat tinggal, infrastruktur, dan lahan menyebabkan kerugian yang besar dan menghambat perekonomian
akibat tanah longsor, korban tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi. Akses jalan yang tertutup juga menyebabkan terhambatnya perekonomian masyarakat sekitar daerah longsor.
Rusaknya lahan pertanian akibat banjir dan
tanah longsor berdampak buruk pada mata pencarian petani karena dapat menghalangi akses tanah dan menghancurkan benih, dan menghilangkan tanaman serta hewan ternak
Banjir dan Tanah longsor dapat mencemari sumber air di sekitarnya seperti mata air dan sungai.
Banjir dan Longsor dapat membawa sedimen yang menurunkan kualitas air. Namun, yang lebih berbahaya jika longsor membawa logam ataupun cairan kimia di dalamnya.
Sedimen tanah dan batuan akan mengendap di sungai dan membuatnya keruh. Namun, bahan kimia juga logam berat dapat merusak kualitas sungai, mencemari sepanjang aliran sungai, dan memberikan gangguan kesehatan hingga kematian pada makhluk hidup di sekitarnya.
Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia berharap kepada KPK agar dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan terhadap anggaran Keuangan Negara yang dikelola yang diduga tidak jelas diperuntukan kemana.
Lanjut Kr.tinggi bahwa untuk menghindari terjadinya banjir dan longsor harus KPK turun tangan untuk menyelamatkan Uang Negara yang seharusnya digunakan untuk penyelamatan hutan lindung agar tidak terjadi kerugian keuangan Negara kembali akibat banjir dan Longsor tutupnya.
