Bongkar Dugaan Penyalahgunaan APBD Konsel TA.2020, Lira Sultra Minta KPK Periksa Bupati Konsel.

258
Advertisement

SULSELBERITA.COM,KENDARI – Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Pemda Konsel). Kembali mendapat Sorotan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)Lumbung Informasi Rakyat Sulawesi Tenggara (LIRA – Sultra)

Dewan Pimpinan Lumbung Informasi Rakyat Sulawesi Tenggara ( Lira – Sultra)meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). agar segera melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Atas dugaan korupsi penyalahgunaan APBD Konsel TA.2020/2021. yang diduga cukup masif, Senin (6/6).

Hal tersebut dibeberkan. Gubernur Lira-Sultra. karmin SH, kata dia selain KPK pihaknya juga minta Kejaksaan Agung (Kejagung) ambil andil dalam permasalahan yang terjadi di Kabupaten Konawe Selatan( Konsel).

Karmin mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sultra, ditemukan sejumlah dugaan penyalahgunaan APBD yang cukup masif. dan disinyalir APBD tahun 2020/2021, banyak digunakan yang tidak sesuai peruntukannya.’Terangya.

“Berdasarkan Hasil analisa dan kajian Tim LIRA Konawe selatan. bahwa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan perwakikan Sulawesi Tenggara (BPK Sultra). dimana laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Konsel tahun anggaran 2020 dengan nomor 29. A/LHP/XIX.KDR/05/2021, tanggal 26 Mei 2021, Konsel mendapat predikat WDP,” jelasnya.

Namun, kata Karmin salah satu catatan, dalam hasil pemeriksaan BPK, sebagaimana di ungkapkan dalam catatan 5.1.2.2 atas laporan keuangan Pemkab Konsel, menyajikan realiasasi belanja modal gedung dan bangunan untuk tahun yang berakhir, sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 60, 93 Miliyar.

Baca Juga  Lidik Pro Sinjai Angkat Bicara, Mendengar Keluh Kesah Salah Satu Warga Desa Aska Yang Tidak Tersentuh Bansos

“Dimana pada, Penyajian realisasi belanja modal gedung dan bangunan, tidak sesuai dengan standar akutansi pemerintah, karena belum mencakup pengakuan seniai Rp. 17,53 Miliyar, atas pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah (KUD). Untuk pembayaran belanja modal gedung dan bangunan. Seandainya nilai belanja diakui berdasarkan jumlah kas yang keluar, maka realisasi belanja modal gedung dan bangunan, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020, akan bertambah signifikan,”ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan karmin, dalam catatan 5.1.2.2 atas laporan Pemkab Konsel, menyajikan realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan untuk tahun yang akan berakhir sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp 28,72 miliyar. Penyajian realisasi belanja modal jalan , irigasi dan jaringan tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, karena belum mencakup pengakuan senilai Rp 45,89 Miliyar atas pengeluaran kas dari KUD.’Tukasnya.

“Untuk pembayaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Seandainya nilai belanja diakui berdasarkan jumlah kas yang keluar, maka realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk tahun yang berkahir sampai 31 Desember 2020, akan bertambah secara signifikan.

Baca Juga  Sambang dan Silahturahmi Di Rumah Tokoh Masyarakat, Begini Penyampaiannya

Masih Karmin, sementara untuk catatan opini WDP, menurut opini BPK, dalam semua hal yang material posisi keuangan Pemkab Konsel tanggal 31 Desember 2020 dan realisasi perubahan saldo anggaran lebih , oprasional, arus kas. Serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berkakhir pada tanggal tersebut, akan membembani APBD tahun selanjutnya.’tambahnya.

“Karna ada mekanisme penggunaan anggaran, yang diduga tidak sesuai mekanisme dan rawan terjadi penyalahgunaan anggaran.

Sementara,dari hasil invetigasi DPW Lumbung Informasi Rakyat (Lira Sultra). terhadap pelaksanaan anggaran APBD Kabupaten Konsel tahun 2020, diduga ada mekanisme pelaksanaa anggaran yang tidak sesuai ketentuan, Maka dari pihak pihaknya meminta KPK RI dan Kejagung RI agar segera melakukan langkah langkah hukum, sesuai peraturan yang berlaku,” Harapnya.

Sementara itu DPD Lira Konsel, Surdiman , mengatakan terkait dengan hal tersebut pihaknya, sudah beberapakali mengkonfirmasi kepada pihak Pemkab Konsel, terkait dengan adanya temuan dugaan penyalahgunaan APBD tahun 2020/2021 . Akan tetapi tidak di tanggapi. Hingga pada akhirnya dugaan tersebut semakin dikuatkan, dengan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Sultra dan mengganjar Konsel dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ujar Surdiman.

Kemudian kata Surdiman. dalam hasil penelusuran tim invesigasi lumbung informasi rakyat sulawesi tengggara . Mendapat informasi bahwa pada tahun 2020. “ada sekitar 60 miliyar lebih” yang di cairkan oleh BPKAD konawe selatan di duga tanpa di tanda tangani proses pencairannya oleh kepala BPKAD pada tahun 2020, melainkan di tanda tangani oleh BUD.

Baca Juga  Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNISMUH Bersama Pengurus HIMJIP Berikan Bantuan pada Korban Banjir bandang

Oleh karena itu pihaknya secara tegas mengatakan atas perihal tersebut sangat  jelas ada indikasi secara masif yang di lakukan oleh pihak pihak yang terlibat dalam proses pencairan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya. Tukas Surdiman.

Maka dari itu kami DPW lira sultra mengambil langkah ” Tegas ” minta KPK dan kejagung segera lakukan proses penyelidikan dan penyidikan dan panggil pihak pihak yang terlibat

Surdiman juga membeberkan akan melakukan Unjuk Rasa di kantor Komisi Pemberantas Korupsi (KPK RI) dan Kejaksaan Agung ( Kejagung RI) sekaligus melaporkan temuan dalam proses pencairan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya itu. Tandasnya.

Sementara pihak Pemda Konsel, belum dikonfirmasi secara langsung oleh awak media ini, kendati demikian pihak media ini sedang berupaya mengkonfirmasi dan tetap memberikan hak jawab bagi pihak pihak terkait, sehingga pemberitaan tetap berimbang.
( HENDRA KENDARI/-red)

BAGIKAN