Polda Sulsel Dalami Laporan GCW Terkait Dugaan Korupsi Rehabilitasi Asrama HIPMIN Makassar

115
Advertisement

SULSELBERITA.COM. MAKASSAR – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mendalami perkara laporan dugaan korupsi oleh Global Corruption Watch (GCW) terkait proyek rehabilitasi Asrama HIPMIN Makassar.
Dimana sebelumnya Global Corruption Watch menyoroti proyek rehabilitasi Asrama HIPMIN Makassar.

Pasalnya, dari sumber proyek yang dikerjakan tiga tahap, dimana tahap I anggaran berkisar 1,2 M, tahap II Rp. 876.444.000,00 dan Tahap III anggarannya berkisar 2,7 M. Total Anggaran menelan berkisar 5 Miliar. Dan untuk pekerjaan tahap II diduga tidak selesai hingga batas yang ditentukan yakni 40 hari kalender sejak 15 November 2021. Satker Dinas Permukiman, Perumahan dan Pertanahan Kota Tidore Provinsi Maluku.

Dari hasil pemantauan proyek tersebut diduga sarat penyimpangan dan diduga dikerjakan tidak sesuai bestek, dan RAB serta dokumen perencanaan.
Termasuk pekerjaan tahap II, pekerjaan konstruksi bangunan diduga tidak sesuai bestek, dan spesifikasi teknis.
Terlihat dari pengecoran tulang beton dan kualitas beton ring ball berongga, patut diduga material yang digunakan seperti pembesian juga diduga tidak sesuai standar spesifikasi. Termasuk material bondek yang digunakan tidak sesuai spek ( ketebalan).

Baca Juga  Lurah Kalabbirang Boyong 60 Warganya Study Banding Ke UPT Bank Sampah Pusat Kota Makassar dan Unit Cokonuri

Sebelumnya, Direktur GGW, Saprianto saat press release media (Kamis, 6-1-2022) lalu menerangkan, “kami telah mengkonfirmasi pihak PPK Pemerintah Kota Tidore, via WA dan telepon menyatakan pada prinsipnya terbuka atas apa yang kami permasalahkan pada proyek tersebut.
Saat dikonfirnasi terkait proyek tersebut diduga disubkontrakkan oleh pihak CV.Pelita Makmur sebagai pemenang tender ke pihak lain, namun pihaknya mengatakan tidak tahu menahu soal itu. “Ucap Anto menirukan.
kami juga sebelumnya telah mengirim surat elektronik (email) ke pihak Dinas terkait dan pihak rekanan” tutur Anto.

Lebih lanjut Anto menegaskan ” dari semua baket dan sumber yang kami rampungkan menjadi dasar dalam rangka pelaporan ke pihak APH (Aparat Penegak Hukum).
Direktur GCW, Saprianto menegaskan, sejatinya Dinas Permukiman, Perumahan dan Pertanahan Kota Tidore sebagai leading sektor proyek memberikan teguran kepada rekanan dalam hal ini CV Pelita Makmur Namun diduga itu urung dilakukan.

“Inikan melewati target yang telah ditentukan, yakni 40 hari kalender. Proyek tersebut sudah lewat tahun namun diduga tidak selesai sesuai masa kontrak dan pemerintah Kota Tidore diduga belum memberikan teguran kepada pihak rekanan pemenang proyek itu,” pungkas Direktur GCW Saprianto.

Baca Juga  Syukuran Mega Bergelar Profesor&Sukses Muscab, PDIP Medan Deli Bantu Anak Yatim Dan Mushola

Menurut Anto yang juga pegiat sosial , denda dalam konstruksi, mengacu pada Permen PU 14/2013. Tidak hanya denda keterlambatan. Apabila sebagai pelaksana konstruksi, Penyedia mensubkontrakkan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang dikontrakkan kepada pihak lain atau sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Keterlambatan, kata dia, adalah peristiwa sanksi yang diakibatkan karena sepenuhnya kesalahan penyedia dalam memenuhi kesepakatan dalam kontrak.

Keterlambatan bukan hanya tentang pemberian kesempatan 50 hari tapi juga tentang terlambat dari jadwal pelaksanaan bagian-bagian pekerjaan.

Pada peristiwa pemutusan kontrak denda keterlambatan menjadi salah satu klausul sanksi yang diterapkan.

Karena bersifat kontraktual maka klausul keterlambatan dan sanksi denda harus jelas dan tegas disepakati dalam klausul kontrak khususnya pada syarat-syarat khusus kontrak agar tidak terjadi pertentangan pemahaman yang berujung pada kasus perdata dikemudian hari tutup. Langkah kami kedepannya tentu sesuai prosedur yakni melakukan pelaporan ke Pihak APH tutur Anto mengakhiri.

Baca Juga  Antisipasi Banjir Babinsa Bersama Warga Bersihkan Saluran Air

Oleh karena itu tekait proyek tersebut yang diduga sarat penyimpangan, berdasarkan laporan atau pengaduan oleh GCW tersebut pihak Polda Sulsel dalam hal ini direskrimsus (tipidkor) menindaklanjuti laporan tersebut dengan membentuk tim serta telah melayangkan surat undangan klarifikasi yang kedua kepada pihak terkait yaitu Dinas Perumahan permukiman dan Pertanahan Kota Tidore Kepulauan serta kontraktor pelaksana.

” Iya kami telah melayangkan surat undangan kedua kepada pihak Dinas terkait untuk meminta klarifikasi terhadap laporan yang kami terima” tutur salah satu penyidik Dittipidkor Polda Sulsel” Rabu, 2 Maret 2022

Diketahui, anggaran rehabilitasi Asrama HIPMIN Makassar di Kompleks PK Kecamatan Rappocini Kota Makassar, total berkisar 5 miliar lebih bersumber dari APBD/APBD-P Pemkot Kota Tidore.

BAGIKAN