Dinsos Kota Kendari dan Koorda Perwakilan Kementrian Sosial RI, Diduga Main Mata Terkait Bansos BPNT

48

SULSELBERITA.COM- Kendari Sulawesi Tenggara, – Selain Tidak Prosedural, terkait Penon-Aktifan E-warung Kube Momahe dan Tunas Mandiri, Juga ada Dugaan Penyunatan Bansos, Dana BPNT sembako sebesar Rp 200 / PKM.
(Senin 26/10/2020)

Seperti diketahui bahwa, Kementerian Sosial setelah menaikkan bantuan sosial (bansos), Bantuan Pangan Non tunai ( BPNT )dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 sejak Maret 2020.

Kenaikan itu merupakan bagian dari stimulus fiskal untuk mengatasi dampak wabah virus korona.

Advertisement

Dana bansos yang masuk dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun ini sudah dinaikkan dari Rp110.000 menjadi Rp150.000 per bulan. dan Kini, angkanya naik lagi menjadi Rp200.000

Dan itu merupakan cash program, respons pemerintah untuk menjaga konsumsi di lapisan terbawah sehingga tidak terganggu oleh perlambatan ekonomi.

Namun, Jika dalam enam bulan prospek ekonomi sudah membaik, maka dana bansos tersebut akan kembali ke angka Rp150.000 per bulan. Kendati demikian, jumlah tersebut bisa saja diperpanjang sesuai dengan keputusan pemerintah.

Namun ada yang’ Aneh ‘ terkait dengan Proses penyaluran serta penunjukan pihak penyalur dalam hal ini, E-warung atau Agen sebagai mitra penyalur dari pihak Bank BRI Kota Kendari

Berdasarkan temuan Awak Media ini, menemukan adanya kejanggalan terkait penon- Aktifan E-warung atau adanya penarikan mesin EDC kepada pihak Kube momahe dan Kube tunas Mandiri, kota kendari sebagai Agen penyalur Bansos Program Pangan Non Tunai ( BPNT) ke pada Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ).

Baca Juga  Paskhas Gabungan Yonko 466 Paskhas dan Detasement Hanud 472, Terbang di Lokasi Gempa di SulBar

Sementara itu, Dari Pengakuan, Pendi Marten,( Pendamping)setelah berkoordinasi dengan pihak Kube Momahe, bahwa
sejak berdirinya Kube Momahe ini. tidak pernah ada masalah, karena tidak ada surat teguran baik lisan maupun tulisan, dari pihak terkait misalkan BRI sebagai mitra, Dinsos kota sebagai pembina.

Namun, Tiba2 saja langsung terbit surat yang berasal dari kementrian dari direktur PFM. Yang mangacu pada surat dinas sosial. Namun anehnya setelah kami konfirmasi pada Dinsos terkait dengan surat tersebut, Pak kadis juga kaget, karena menurut pengakuan beliau, beliau tidak pernah menyuruh, maupun bersurat untuk penarikan mesin EDC tersebut. Dan sampai saat ini belum ada kejelasannya. keluh Pendi Marten.

Adapun Kadis Dinsos Kota Kendari. ( Atmaja ), saat di konfirmasi diruang kerjanya, mengaku tidak pernah menyurat ataupun menandatangani surat terkait penarikan mesin EDC atau Penon-Aktifan Kube Momahe dan Tunas Mandiri sebagai Agen Penyalur.

Sementara, dalam surat Kementrian Sosial Republik Indonesia, Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Dir penanganan Fakir Miskin Wilayah III. yang ditujukan kepada. Kepala Divisi Social Entropronership, PT .Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) tbk. di jakarta

Dalam isi suratnya, sbb :

Menindakalanjuti Surat dari Kepala Dinas Social Kabupaten/kota terkait. Pelaksanaan Program Sembako denagan ini kami sampaikan hal hal sebagai berikut :
1. Kelancaran Pencairan atau transaksi KPM di E- warong penyalur program sembako adalah ketersediaan mesin EDC di masing masing e-warong.

2. terkait dengan ketersediaan mesin EDC, agar saudara segera :
a. mengevaluasi mesin EDC di e-warong yang membutuhkan perbaikan
b. menyiapkan mesin EDC yang belum tersedia.
c. menarik mesin mesin EDC dan memindahkan ke E-warung yang sudah di tunjuk oleh Dinas Sosial sebagai berikut :
1) Kota bau bau ( Kalia – Lia Jaya di lingkungan kalla-lia kelurahan kalla lia ,kecamatan kalla lea) dan ( makmur berkah di lingkungan makmur kelurahan lia buku kecamatan bungi)
2). Kota kendari ( Tunas Mandiri di kelurahan baruga dan Momahe dikelurahan Bonggoeya ).

Baca Juga  Sertu A. Rumbawa, Patuhi Protokoler Kesehatan Daya Tangkal Cegah Covid-19

Menyikapi, pada poin ( C ), bahwa seolah olah ada perintah dari atasan atau surat yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, di mana dalam perintah surat tersebut menyebut Dinas Sosial Kota Kendari, namun pada kenyataanya setelah Awak Media ini melakukan Konfirmasi, pada Kadis Dinsos Kota Kendari, ( Atmaja) beberapa kali mengatakan ” Saya tidak pernah buat surat ataupun menandatangani surat terkait Penon-Aktifan atau pencabutan mesin mesin EDC .seperti yang di jalaskan dalam surat tersebut.

Sehingga , Tim Media ini menyimpulkan bahwa ada dugaan dari pihak pihak Dinsos kota Kendari yang coba main mata dan diduga membuat surat palsu. ke Kementrian sosial RI dirjen Pananganan fakir Miskin.

Belum Usai persoalan itu, kini mencuak pula desas desus bahwa, ada pihak pihak dari perwakilan Kementrian sosial, dalam hal ini Koordinator Daerah. Kementrian Sosial RI, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kota Kendari.

Baca Juga  Patroli Rutin Tetap Dilaksanakan Demi Terciptanya Wilayah Terciptanya Wilayah Aman dan Nyaman

Berdasarkan penyampaian sumber bahwa ada pemotongan sebesar Rp 6000 / KPM. bebernya

Masih lanjut dikatakan bahwa. Jika si penerima tersebut tidak mengambil pembagian BPNT sembako ke Agen maka akan dikenakan potongan sebesar Rp. 6000/ KPM, untuk diketahui juga bahwa Jumlah KPM, BPNT sembako, se kota Kendari berjumlah hingga 1000 lebih. katanya.

Ditempat terpisah Kabid Fakir Miskin ” Ibu Dewi , saat di hubungi lewat via Wa, tidak menjawab apa – apa terlihat Online namun hanya Red, pertanyaan dari awak media ini, beberapa kali di telvon Wanya malah dinon-Aktifkan.

Semantara Koordinator Daerah ” ( Saidah )” Saat di Konfirmasi masih enggan memberikan tanggapan, jawabnya ,

” [26/10 13.15] koorda kemntrian sosial, ibu saida: Mohon Maaf ini Dari Media Mana. Saya Tidak Bisa Menjelaskan Lewat Whats App.

Kalau Mau Koordinasi dan Konfirmasi Nanti Ketemu Nanti Semua Pendamping Saya Undang. Terima Kasih🙏

saat di tanya lebih lanjut, ia membalas dengan singkat.

” [26/10 13.36] koorda kemntrian sosial, ibu saida: Nanti Kami Kabari Lebih Lanjut ”

Hingga berita ini tayang, Nasib Kube Momahe dan Tunas Mandiri , Masih tekatung- Katung, begitupun dengan adanya dugaan penyunatan dana Bansos BPNT sembako, belum ada jawaban yang jelas

Sehingga, tim media ini, berharap agar pihak Penegak Hukum bisa melakukan penyelidikan terkait adanya kejanggalan,penyaluran Bansos di Dinas Sosial Kota Kendari

|| Laporan Perwakilan Sulawesi Tenggara

( H E N D R A )

Advertisement
BAGIKAN