Kepala BKD Kabupaten Gowa dan Sekertaris PMD Jalani Pemeriksaan di Polda Sulsel, Terkait Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Bendungan KARELOE

2010

SULSELBERITA.COM. Makassar - Terkait Laporan Ketua Umum LSP3M Gempar Indonesia Sulawesi Selatan menyangkut dugaan Korupsi Pembebasan Bendungan KARELOE di Dirkrimsus Polda Sulawesi Selatan, akhirnya memasuki babak baru.

Hal tersebut teelihat dari mulai diperiksanya Kepala BKD Kabupaten Gowa (Mantan Camat Biringbulu pada tahun 2015) dan sekertaris PMD Kabupaten Gowa (mantan camat Tompobulu),Hari Selasa dini hari tanggal 16 Juni 2020.

Advertisement

Mantan camat Biringbulu menyampaikan kepada salah satu anggota LSP3M Gempar Indonesia Sulawesi Selatan, bahwa dirinya sekarang menjabat sebagai kepala BKD kabupaten Gowa mengakui sudah diperiksa dipolda bersama mantan camat Tompobulu terkait laporan LSP3M Gempar Indonesia Sulawesi Selatan terkait keterlibatan Pembebasan lahan Bendungan Kareloe yang diduga terjadi tindak pidana Korupsi.

Menurut Amiruddin SH.Kr.Tinggi ketua Umum LSP3M Gempar Indonesia Sulawesi bahwa dirinya diminta keerangan sebagai pelapor hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 diruangan Ditkrimsus Polda Sulawesi Selatan.

Dijelaskan oleh Amiruddin, bahwa terkait Pembebasan Lahan Bendungan KARELOE yang diduga melibatkan mantan camat Tompobulu dan mantan camat Biringbulu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) Pihak BPN kabupaten Gowa karena diduga terjadi tindak pidana Korupsi Bendungan KARELOE, berdasarkan Laporan Ketua Umum LSP3M Gempar Indonesia Sulawesi Selatan (Amiruddin.SH,Kr.Tinggi) akan menghadirkan H.Haruna Rasid (mantan asisten 1 Kabupaten Jeneponto dan Mantan Bupati Jeneponto DR.Drs Baharuddin Baso Tika.MM sebagai saksi pelapor.

Menurut Amiruddin bahwa Pihak Polda Sulsel sudah memulai melakukan pemeriksaan terkait kasus Pembebasan lahan Bendungan Kareloe tersebut.