SULSELBERITA.COM.MAKASSAR -Beberapa kesempatan Bapak Presiden Jokowi dalam podium kenegaraan mengumumkan berbagai insentif dan bantuan akan disalurkan terhadap sektor terdampak, sejauh ini Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan stimulus ekonomi darurat dengan merubah postur APBN menjadi lebih besar senilai Rp. 405, 1 Trilliun melalui penerbitan Perpu No.1/2020 dalam rangka menghadapi ancaman perekonomian nasional yang akan diarahkan pada beberapa sektor seperti bidang kesehatan, jaring pengamanan sosial (kartu sembako, kartu prakerja dan subsidi listrik), insentif perpajakan hingga insentif pemulihan ekonomi nasional.
Selain itu pemerintah diharapkan untuk memenuhi ketersedian kebutuhan mendasar kelompok rentan dan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi covid-19, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan ada 116. 370 Perusahaan di Indonesia yang telah melakukan pemutusan hubungan pekerja terhadap 2 juta lebih pekerja termasuk yang dirumahkan.
Ahmad Zulfikar selaku Ketua Umum DPP Serikat Mahasiswa Penggiat Konstitusi dan Hukum mengatakan kepada Sulselberita.com, Selasa (28/04/2020) Pemerintah saat ini harus menaruh perhatian terhadap 2 juta lebih pekerja swasta yang di PHK dari tempat kerjanya, dipahami hal tersebut dipengaruhi produktivitas serta keuangan perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk mengurangi upah hingga melakukan PHK ditengah pandemi ini. Namun tanpa bermaksud mengkritik, Pemerintah perlu menata langkahnya kembali terhadap badai PHK yang sudah didepan mata. Kami menilai Penerbitan SE Menaker No.m/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19; belum memberi solusi kongkret terhadap nasib pekerja untuk menghindari PHK.
Lebih lanjut, Ahmad mendorong Pemerintah agar anggaran di sektor jaring pengamanan sosial terkait kartu prakerja yang akan dialokasikan pada tahap awal untuk membeli paket pelatihan secara daring di platform ruang guru itu digunakan untuk income support atau dukungan sebagian gaji pekerja untuk mencegah PHK dan apabila PHK ini melonjak lebih besar tentunya butuh biaya yang lebih besar serta waktu bertahun-tahun untuk melakukan pemulihan.
(Red)
