SULSELBERITA.COM. Makassar, -- Mengawali tahun 2020 ini dunia direpotkan dengan munculnya virus baru yang kini disebut Coronavirus COVID-19.
Virus Corona yang berawal dari Kota Wuhan, Hubei, China pada akhir 2019 ini telah menjangkiti ratusan negara di dunia.
Merujuk data real time, Coronavirus COVID-19 Global Case by Center for Systems Science and
Engineering (CSSE) at John Hopkins Kasus Virus Corona COVID-19 di seluruh dunia telah mencapai 156.396. Dari angka itu, 73.966 di antaranya telah dinyatakan sembuh (15/03). Namun, menurut catatan gisanddata.maps.arcgis.com, angka
kematian Virus Corona COVID-19 secara global juga tercatat sebanyak 5.833 jiwa.
Di Indonesia, dua kasus pertama positif terpapar virus corona atau SARS-CoV-2
diumumkan pada Senin (2/3), seiring dengan dua warga Depok, Jawa Barat yang tengah ditangani secara intensif.
Pengumuman ini sendiri terjadi ditengah-tengah berbagai spekulasi dan simpang siur infomasi menganai keberadaan virus korona di Indonesia. Tak ayal kepanikan publik sempat terjadi. Posisi Partai Rakyat Demokratik
A. Negara harus cepat, tepat dan terpimpin dalam menghadapi Darurat
Nasional COVID-19. Melihat situasi belum adanya tanda-tanda virus korona mereda di tingkatan global, dan terus meningkatnya kasus positif COVID-19 didalam negeri, kami menilai sudah cukup dijadikan dasar bagi negara untuk menyatakan status Darurat Nasional. Memastikan protokol yang sudah ada (sesuai WHO) dapat dijalankan secara nasional dan integratif melalui satgas yang sudah terbentuk. Maka satgas harus berorientasi secara nasional.
Hal ini penting agar tindakan terkoordinir dan solid dari pusat sampai daerah dalam memerangi virus korona.
Penyampaian informasi dan setiap perkembangannya disampaikan melalui
satu pintu secara jelas untuk menghindari kesalah pahaman di masyarakat.
Pemerintah jangan menutup-nutupi informasi yang seharusnya diketahui oleh public agar dapat melakukan antisipasi secara mandiri. Pemerintah harus lebih cerdas dalam mengambil tindakan terkait kasus ini dengan mengedepankan sisi kemanusiaan dan keselamatan serta
kesehatan rakyat daripada soal ekonomi dalam bentuk stimulus dan
kemudahan investasi.
Sektor ekonomi masyarakat (UMKM) justru menjadi
penting untuk didukung sebagai antisipasi krisis global. Pengalaman
membuktikan bahwa sektor UMKM yang menopang ekonomi nasional saat
terjadi goncangan.
"Membangun Posko Tangkal Korona (POSTAKOR) yang berbasis pada
partisipasi masyarakat terlatih.
Dengan melatih relawan dari warga setempat secara singkat dan praktis
pada tindakan awal terkait virus korona. Posko ini dipimpin oleh tenaga
kesehatan yang kompeten yang terkoordinasi dengan fasilitas kesehatan secara langsung. Posko juga berfungsi sebagai alat untuk mengedukasi warga terkait korona. Terang Agus Jabo Priono (Ketua Umum KPP-PRD).
Pemeriksaan atau Tes Gratis untuk Setiap Warga Negara Indonesia yang
mengalami gejala flu. Setiap Puskesmas dan Rumah Sakit harus diberi arahan dan dibekali kemampuan kemampuan untuk melakukan tes virus korona. Untuk itu perlengkapan medis dalam menghadapi virus ini harus diadakan oleh pemerintah. Selain itu, tes ini harus dilakukan secara gratis berhubung banyak warga yang merasakan gejala flu tapi tidak berani melakukan tes karena biaya yang sangat mahal.
Pastikan Cadangan logistik Aman
Untuk megantisipasi kondisi darurat yang parah, maka negara harus
memastikan cadangan logistik tetap aman. Untuk ini dibutuhkan regulasi
setingkat Keputusan Presiden untuk memastikan :
a. Industri makanan, minuman serta obat-obatan tetap berjalan dengan baik dengan sistem distribusi yang terkontrol.
b. Menjamin penghasilan pekerja yang dirumahkan atau dliburkan di semua sektor tetap diberikan oleh perusahaan atau tempat kerjanya.
Hentikan Pembahasan Omnibus Law
Selain masih menuai polemik dan penolakan dari berbagai kalangan, demi
rasa kemanusiaan ditengah wabah korona maka pembahasan Omnibus
law Cipta Kerja harus dihentikan. Omnibus Law yang isinya masih buruk
menjadi tidak penting dalam situasi seperti sekarang ini untuk menarik
investasi.
Menutup sementara perbatasan darat dan laut Karena situasi darurat nasional maka pemerintah perlu menutup
sementara akses perbatasan darat dan laut. Hal ini untuk menghentikan
potensi tersebarnya virus korona dari dalam dan luar negeri. Namun, diatas segalanya, poin-poin tersebut hanya dapat dilakukan dengan syarat tidak ada lagi polemik, berita hoax dan saling serang antara golongan atau kubu politik. Kini saatnya nilai-nilai Pancasila kita praktekkan dalam memerangi virus korona.Untuk itu kami juga menyerukan: Bangun Persatuan dan Solidaritas Menghadapi Virus Korona- COVID19. Tutupnya.(**)
