Polres Takalar Diminta Segera Periksa Pengusaha Tambang Gol C di Kec.Polut

551

SULSELBERITA.COM. Takalar - Maraknya kegiatan penambangan golongan C di wilayah Kecamatan Polut, terutama di 3 (tiga) Desa, yakni Lassang Barat, Lassang dan Towata yang di duga kuat tidak mengantongi izin, di sikapi oleh Aliansi masyarakat Polongbangkeng Utara pemerhati lingkungan, dengan cara menggelar aksi unjuk rasa. Senin, (9/3/2020).

Sekitar kurang lebih 50 orang warga yang dikomandoi oleh Zainuddin Nakku DL, mendatangi kantor Bupati Takalar di Jln Jenderal Sudirman Kelurahan Kalabbirang Kec.Pattallassang untuk menyampaikan aspirasi mereka ke pihak pemerintah Kabupaten Takalar.

Selesai berorasi dan  menyampaikan Aspirasinya di depan kantor Bupati Takalar, para pengunjuk rasa pun kemudian bergeser melanjutkan aksinya menuju kantor DPRD Takalar dengan cara  berjalan kaki.

Advertisement

Di gedung wakil rakyat ini, jenderal lapangan langsung berorasi selama kurang lebih 10 menit. Lalu perwakilan para pengunjuk rasa diterima langsung oleh Ketua DPRD Takalar Darwis Sijaya yang didampingi oleh dua legislator lainnya diruang rapat Bamus.

Baca Juga  Tim Kuasa Hukum dari Pemilik SHM 0001/Siawung Ir. H. Rusmanto Mansyur Effendy Gelar Jumpa Pers

Jenderal Lapangan, Zainuddin Nakku di depan ketua DPRD Takalar menyampaikan maksud dari kedatangan mereka, dan menjelaskan bahwa hal ini mereka lakukan karena adanya keresahan warga di 3 Desa yang ada di Kec.Polut.

"Ada oknum pengusaha tambang golongan C  yang melakukan aktifitas penambangan di 3 Desa di Kec.Polut, yakni Lassang Barat, Lassang dan Desw Towata, dimana mereka ini di duga kuat tidak mengantongi izin". Ujar Zainuddin.

"Masyarakat tidak pernah melarang penambang untuk beroperasi, sepanjang mereka mengantongi izin, tapi sangat kuat dugaan mereka sama sekali tidak mengantongi izin. Untuk itu kami perwakilan masyarakat dari 3 Desa tersebut menuntut

1. Menuntut tim terpadu turun langsung ke lokasi untuk mengecek izin para pengusaha tambang tersebut.

2. Meminta kepada pihak penegak hukum, khususnya Polres Takalar agar segera  memanggil dan memeriksa para pengusaha tambang tersebut.

Baca Juga  CLAT: Diduga ada Kecurangan dalam Proses Tender oleh Pokja BKKBN Sulsel

3. Apabila dalam waktu 7×24 jam tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan kembali turun melakukan aksi unjuk rasa dengan massa yang jauh lebih besar lagi.

Salah seorang demonstran lainnya juga angkat bicara, "Saya adalah warga Dusun Bonto Nompo Desa lassang, para penambang tersebut datang dengan alasan cetak sawah, tapi ternyata sekarang bukan jadi sawah tapi jadi tambak". Ujarnya kepada ketua DPRD Takalar.

Sementara itu, Ketua DPRD Takalar Darwis Sijaya mengucapkan terima kasih atas kedatangan warga menyampaikan aspirasinya kepada wakil mereka di DPRD.

"Terimakasih atas laporan dan penyampaiannya kepada kami, jadi kami akan usahakan turun ke lapangan untuk mengecek langsung laporan warga ini, mohon maaf sebelumnya karena saat ini lagi masa reses selama 3 hari, jadi setelah kegiatan reses insyaallah kami akan langsung turun". Ujar Darwis Sijaya.

Baca Juga  BAIN HAM RI Sulsel Kordinasi DPP BAIN HAM RI minta KapolRi Copot Kapolda Sulsel

Lanjut di sampaikan Darwis Sijaya, "Perlu kami sampaikan bahwa kita ini yang punya lahan, tapi izin pertambangan itu di keluarkan oleh pihak pemerintah Propinsi, kita serba salah, karena kalau ada masalah, yang dihujat yang di demo itu kita di Kabupaten, sementara yang mengeluarkan izin propinsi". Ujarnya lagi.

"Kami akan meminta para pengusaha tambang tersebut  untuk memperlihatkan izin yang mereka miliki, kalau pun ada, kita akan evaluasi jika tidak sesuai dengan sasaran dan rekomendasi dari perizinan yang mereka kantongi". Tutup Ketua DPRD Takalar ini.

Advertisement
BAGIKAN