SULSELBERITA.COM. Makassar,- Aliansi Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (AMPAK) kembali melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di jalan Urip Sumoharjo 11/02/2020
Puluhan mahasiswa yang dari berbagai organisasi yang tergabung dalam aliansi ini mempertanyakan bagaimana integritas dan penanganan dari pihak kejati sulselbar terkait kasus korupsi bendung jaringan air baku sungai tabang yang di pecah-pecah menjadi 126 paket di keseluru kecamatan yang ada di kabupaten Enrekang.
Dalam aksi yang kedelapan ini, jendral lapangan Iswaldi saat dikonfirmasi awak media mengatakan kecewa dengan lambatnya penyelesaian kasus Dana Alokasi khusus untuk kabupaten Enrekang yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi sulawesi selatan padahal kasus ini telah dinaikkan menjadi tahap penyidikan akan tetapi sampai saat ini belum ada penetapan tersangka terkait kasus yang telah dinaikkan jadi sidik. tutur Iswaldi
Lanjut Iswaldi mengatakan bahwa jelas jelas Dana alokasi khusus untuk kabupaten enrekang diperuntuhkan untuk bendung jaringan air baku sungai tabang maiwa namun dalam kegiatan lapangannya oleh pemerintah daerah justru di pecah pecah menjadi 126 paket proyek namun dugaan kami 126 paket proyek tersebut fiktif sebab dari proses pelelangan, penerbitan surat kerja dan pencairan anggaran kepara kontraktor telah ada sejak tanggal 18 september 2015 sementara pembahasan proyek disahkan pada 30 oktober 2015. dari dasar inilah kami menganggap bahwa terjadi tindakan korupsi di kabupaten enrekang.
saat ditemui oleh kasipenkum kejati idil massa aksi mempertanyakan progres yang di lakukan kejati di 5 bulan terakhir ini serta bagaimana janji kepala kejati dalam penuntasan kasus ini sesuai janjinya mulai dari dugaan suap sehingga dana ini bisa turun ke enrekang juga mark up anggaran terkait kasus ini.namun kasi penkum masih kordinasi dengan pihak penyidik dan baru akan mencari tahu terkait progres ini sehingga massa aksi kecewa dan meminta untuk di temui langsung oleh kepala kajati untuk meminta kajati melakukan apa yang sempat di bahasakan di akhir 2019.dimana pada awal bulan 1 akan mempercepat kasus dak enrekang dan melibatkan kejari setempat.
Tak di temui kepala kajati firdaus dewilmar yang justru keluar dari kantornya pada saat aksi massa laku menutup full jalan urip sumeharjo.sebelum membubarkan diri massa iswaldi selaku jendral lapangan mengatakan akan kambali untuk melakukan aksi yang lebih besar
Adapun tuntutan dari AMPAK yakni
1. Usut tuntas mark up anggaran pada kasus korupsi DAK KAB. ENREKANG
2. Transparansikan proses penyidikan kasus korupsi DAK KAB. ENREKANG
3. Mendesak kejati tidak bermain main dalam penuntasan kasus DAK KAB.ENREKANG
4. mendesak kejati untuk secepatnya merilis tersangka DAK KAB.ENREKANG
5. Evaluasi penyidik yang menangani kasus DAK KAB. ENREKANG.
WISNU
