SULSELBERITA.COM. Jakarta - Warga kale'komara di dampingi Wabup Takalar, mahasiswa dan legislator Takalar dari Partai PPP, mendatangi kementrian PUPR terkait dengan agenda pertemuan warga Desa Kalekomara yang menolak hasil musyawarah dengan tim apraisal beberapa waktu yang lalu. Rabu, (1/8/2018).
"Warga Kaleko'mara tersebut mengadukan hasil penilaian harga tanah dari team apresial dengan patokan harga tak lebih dari Rp. 4.000/meter yang sungguh sangat tdak manusiawi" ungkap Muallim Bahar SH.
Warga Desa Kalekomara yang menjadi komponen utama dalam pembangunan bendungan Pammukkulu, menyuarakan aspirasi mereka sebagai bentuk protes terhadap harga lahan pembebasan bendungan yang di terima langsung oleh kepala bendungan pusat SDA.
Dari rentetan pembicaraan mereka pada pertemuan yg di hadiri oleh pihak SDA dan salah anggota DPRD Kab. Takalar dari Fraksi PPP ( Makmur mustakim) mengungkapkan kekecewaanya terhadap team apresial sekaligus mengusulkan reapresial dan sesegera mungkin membatalkan hasil musyawarah harga pembebasan lahan yang sepihak agar tak ada pihak yang di rugikan dalam proses pembangunan bendungan baik pada tahap prakonstruksi, masa konstruksi maupun pasca konstruksi, sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat no. 3 tahun 2009.
Warga bersama rombongan di sambut baik oleh kepala bendungan pusat, atas aspirasi dan keluhan warga Kaleko'mara tersebut dengan tepuk tangan yang meriah, saat kepala bendungan pusat dalam hal ini ibu Dr. Ir.Ni Made Sumiarsih, M.Eng.yg bersedia untuk menfasilitasi pertemuan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan bendungan.
