SULSELBERITA.COM.Gresik — Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Korpolairud Baharkam Polri terus menunjukkan komitmennya dalam mempererat kemitraan dengan masyarakat pesisir. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan penggalangan dan silaturahmi bersama pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Gresik pada Jumat (31/10/2025) di Kantor HNSI Gresik.
Kegiatan dipimpin oleh Kompol Caturexsi Aswin, S.ST., M.M., mewakili Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, dan diterima langsung oleh Ketua HNSI Gresik, Bapak Samaun, beserta sejumlah pengurus dan perwakilan nelayan. Pertemuan berlangsung akrab dalam suasana santai bertajuk “Cangkrukan Ngopi Bareng”.
Melalui kegiatan ini, Ditpolair menegaskan pentingnya sinergitas dan komunikasi dua arah antara aparat kepolisian dan masyarakat nelayan, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah perairan.
“Nelayan merupakan mitra strategis dalam menjaga laut tetap aman, tertib, dan produktif. Setiap persoalan di lapangan hendaknya diselesaikan dengan cara yang bijak dan terbuka,” ujar Kompol Caturexsi.
Pertemuan tersebut juga menghasilkan rencana pelaksanaan “Ngopi Bareng dan Duduk Dengar Pendapat” antara Ditpolair dan HNSI Gresik, yang akan menjadi wadah dialog untuk menyamakan persepsi, menampung aspirasi, dan mencari solusi atas permasalahan nelayan di lapangan.
Selain itu, personel Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri juga memberikan edukasi kepada masyarakat nelayan mengenai pentingnya keterbukaan dalam menjaga integritas institusi. Bila ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh oknum Polair, masyarakat dapat melaporkannya melalui aplikasi Lapor Propam Polri atau langsung kepada perwakilan Ditpolair.
Langkah ini menjadi bentuk komitmen Polri dalam mewujudkan transparansi, profesionalitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat pesisir, serta menciptakan nelayan yang tangguh, patuh hukum, dan berdaya saing demi terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah perairan nasional.
