SULSELBERITA.COM,Jakarta – Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Amiruddin angkat bicara adanya SP3 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2016 terkait pekerjaan Proyek Pendataan dan Pemetaan Pendidikan di Kemendikbud dengan anggaran sebesar 116 milyar jaksa pada Kejati DKI jakarta akan dilaporkan ke Presiden, Mabes Polri,Kejagung, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Komisi Kejaksaan RI termasuk di KPK demi untuk menyelamatkan uang Negara dan memberi efek jera para koruptor.
Kata Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia kepada awak media bahwa 116 milyar terduga koruptornya di SP3 termasuk orang luar biasa mafia hukumnya sementara ada beberpa orang yang terlibat bawahan Balitbang sudah di vonis,ada apa ??? Amiruddin penuh tanya.
Dijelaskan ketua DPP Lsm Gempa Indonesia bahwa Kepala Balitbang Prof.Dr.H.Mansyur Ramli di keluarkan SP3 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2016 diduga kuat ada mafia hukum di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bekerja sama dengan tersangka 116 Miliar Rupiah, jadi yang dilaporkan adalah mafia hukumnya.
Kalau mafia hukumnya di laporkan dan diproses otomatis koruptornya ikut terseret dan tidak tertutup kemungkinan lagi ada intervensi terhadap penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atau ada gratifikasi lagi mengingat kasus ini di SP3 pada tahun 2016.
Amiruddin mengatakan kepada awak media bahwa dengan kasus dugaan korupsi anggaran 116 milyar tersebut dan di SP3 kan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini namanya praktek Jaksa Pinangki,dan Joko Candra.
Lanjut Amiruddin selaku kontrol sosial, uang 116 milyar itu jika disumbangkan kepada rakyat atau membangun perusahaan untuk menampung tenaga kerja rakyat Indonesia lebih ada gunanya,makanya kasus ini harus dilaporkan jaksanya pada Kejati DKI Jakarta dan Tersangkanya yang di SP3 tersebut,kuat dugaan ada Jaksa nakalnya,ada juga penyuapan ( gratifikasi) tutupnya.
sumber (Lsm Gempa Indonesia)
