SULSELBERITA.COM. Makassar-Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Front Mahasiswa Makassar Menggugat (FM3) pada selasa. 12/11 yang merespon soal Kenaikan BPJS didepan kantor Propinsi SULSEL. Menuai respon negatif dari pihak pemerintah propinsi SULSEL pasalnya para peserta demonstrasi yang tergabung dalam aliansi tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian oleh pemerintah propinsi SULSEL atas tuduhan pengrusakan pagar kantor depan.
Harusnya pemerintah propinsi SULSEL bisa lebih jeli melihat persoalan ini, tidak secara sepihak begitu saja mengkriminalisasi para peserta aksi dalam aliansi tersebut. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa dalam beberapa dekade terakhir gelombang protes terhadap BPJS yang dianggap bermasalah itu terus bergulir namun sampai hari ini belum membuahkan suatu perkembangan yang signifikan, alih-alih ada peninjauan yang lebih serius dari pemerintah soal isu BPJS yang ada malah melahirkan Perpres no 75 thn 2019 yang sama sekali tidak sejalan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat luas. Saya menganggap itu adalah salah satu alasan kemarahan dari pada peserta massa aksi tersebut. “Aldi Ardiansyah” Ketua EK LMND Makassar
Maka untuk itu kami secara organisasional mengecam tindakan pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah Propinsi SULSEL yang mengkriminalisasikan dari beberapa peserta aksi tercatat sejak 18 November hari ini berjumlah 6 orang yang telah di tahan oleh pihak kepolisian. Serta meminta kepada pihak pemerintah membebaskan dan membuka forum dialog yang seluas-luasnya terhadap kawan-kawan kami untuk membicarakan perkara ini.
