SULSELBERITA.COM. TAKALAR — Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026 memasuki babak lanjutan. Sembilan fraksi DPRD Takalar menyatakan menerima untuk dibahas lebih lanjut, namun sejumlah catatan penting disampaikan kepada pemerintah daerah.
Catatan tersebut tidak hanya menyentuh soal angka-angka dalam dokumen anggaran. Para wakil rakyat turut menyoroti kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari layanan kesehatan, kondisi jalan dan jembatan, pendidikan, kekeringan, PAD, aset daerah, kesejahteraan ASN, UMKM hingga persoalan masyarakat pesisir.
Pemandangan umum sembilan fraksi itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Takalar di Gedung DPRD Takalar Lantai II, 27 September 2026. Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Takalar, Irwan Iskandar.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Takalar H. Hengky Yasin mewakili Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, Sekda Takalar H. Muhammad Hasbi, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, para kepala OPD, camat serta jajaran Sekretariat DPRD Takalar.
Sembilan Fraksi Terima Ranperda
Sembilan fraksi DPRD Takalar menyampaikan sikap menerima Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Fraksi PKB melalui H. Hilal Hamzah Hisbul Sajadah, Fraksi Golkar melalui Mansur Salam Dg. Naku, Fraksi PPP melalui Hj. Risma, Fraksi Demokrat melalui M. Hijaz Kartawijaya, Fraksi PKS melalui H. Ibrahim Dg. Lotteng, Fraksi Gerindra melalui Israwati, Fraksi Gelora melalui Ahmad Sahid Dg. Nyingka, Fraksi PDI Perjuangan melalui Hj. Ramlah, serta Fraksi NasDem melalui H. Sarif, menyampaikan persetujuan dengan berbagai catatan.
Sorotan paling banyak berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Fraksi Golkar meminta pemerintah memprioritaskan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, termasuk warga yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan.
Fraksi ini juga menyoroti penurunan belanja pegawai serta meminta perhatian terhadap sejumlah ruas jalan dan jembatan yang membutuhkan perbaikan, di antaranya Canrego-Ciniayo, Dambet-Lannyara, Batumaccing-BulukunyI dan Makammu 1 di Bulukunyi, Polsel.
Pemerintah daerah menjelaskan bahwa anggaran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar BPJS telah disiapkan melalui RS BLUD Pajonga Dg. Ngalle.
Untuk sejumlah infrastruktur yang disorot, Pemda menyebut perencanaan teknis melalui Detail Engineering Design (DED) telah tersedia dan akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan.
Soroti PAD hingga SiLPA
Fraksi PKS memberikan perhatian terhadap penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan. Fraksi meminta penjelasan agar peningkatan SiLPA tidak dipersepsikan sebagai peningkatan kemampuan fiskal struktural daerah.
Pemda menjelaskan, SiLPA digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan prioritas. Sementara peningkatan belanja sekitar Rp64,86 miliar tidak hanya berasal dari SiLPA, tetapi juga dipengaruhi peningkatan pendapatan daerah.
Fraksi PKS juga meminta pemerintah membedah penurunan PAD, termasuk sumber penerimaan yang mengalami penurunan dan penyebabnya.
Pemda menyebut penurunan PAD antara lain berkaitan dengan proyeksi penerimaan RS Galesong yang diperkirakan tidak mencapai target serta penurunan sejumlah retribusi daerah.
Pemerintah daerah menyatakan akan terus mengoptimalkan potensi PAD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan tanpa menambah beban melalui kenaikan tarif.
Jalan, Kekeringan hingga UMKM
Fraksi PPP mengingatkan agar pembangunan fisik dalam APBD Perubahan benar-benar berdasarkan kebutuhan lapangan, memiliki skala prioritas dan dilakukan secara proporsional di seluruh wilayah Takalar.
Fraksi ini juga menegaskan keberhasilan APBD tidak cukup hanya dilihat dari serapan anggaran, tetapi harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kondisi jalan, pendidikan dan kesehatan, pelayanan masyarakat pada musim kemarau, konflik lahan di Pulau Mangkeng, abrasi pesisir Galesong, penguatan UMKM serta bantuan sosial.
Fraksi NasDem turut meminta agar data desil kesejahteraan masyarakat diverifikasi dan divalidasi secara berkala. Penanganan kekeringan dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat juga diminta menjadi perhatian dalam penganggaran.
Aset Daerah dan RS Galesong
Fraksi Gerindra mendorong optimalisasi aset daerah, khususnya aset yang berkaitan dengan pembiayaan PEN, agar tidak hanya menjadi aset yang mengendap tetapi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap PAD.
RS Galesong menjadi salah satu aset yang kembali mendapat perhatian.
Pemerintah daerah menyatakan pemanfaatan aset harus melalui kajian yang mempertimbangkan fungsi, kondisi, kebutuhan, potensi serta aspek legalitas agar pengelolaannya tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Khusus RS Galesong, Pemda menyatakan fasilitas tersebut masih menjadi perhatian Bupati dan pemerintah daerah untuk dapat kembali difungsikan sebagai layanan kesehatan bagi masyarakat Galesong Raya.
Fraksi Gerindra juga menyoroti pembayaran TPP ASN yang baru terealisasi hingga Maret. Pemda menyatakan persoalan TPP menjadi perhatian karena berkaitan dengan kesejahteraan ASN.
Pemda Jawab Seluruh Catatan Fraksi
Menanggapi pandangan sembilan fraksi, Wakil Bupati Takalar H. Hengky Yasin menyampaikan apresiasi atas dukungan, saran dan masukan DPRD.
Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.
Hengky menyampaikan jawaban pemerintah daerah secara berurutan sesuai pandangan masing-masing fraksi. Untuk sejumlah poin yang memiliki substansi serupa, jawaban disatukan agar pembahasan lebih efektif.
Pemda menegaskan arah Perubahan APBD 2026 tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.
“Seluruh saran dan masukan menjadi bagian penting dalam pembahasan Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026,” demikian pokok penyampaian Wakil Bupati.
Pembahasan lebih rinci selanjutnya akan dilakukan bersama tim pemerintah daerah dan DPRD Takalar sesuai tahapan yang berlaku.
Rapat paripurna sempat diskors untuk pelaksanaan salat Dhuhur dan dijadwalkan kembali dilanjutkan pada pukul 13.00 WITA.
Dengan diterimanya Ranperda oleh sembilan fraksi untuk pembahasan lanjutan, perhatian kini tertuju pada pembahasan teknis antara DPRD dan pemerintah daerah, khususnya terhadap sejumlah catatan yang menyangkut langsung kebutuhan masyarakat Takalar.
