DPC APDESI Se-Sulsel Resmi Dilantik, WMP Nyatakan Dukung MBG dan Koperasi Desa Merah Putih

Hari Lahir Pancasila - Bupati Takalar

Idul Adha - Bupati Takalar

SULSELBERITA.COM. MAKASSAR – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se-Sulawesi Selatan resmi dilantik di Aula Manunggal, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sabtu (4/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD APDESI Sulsel, Wahyudin Mapparenta, menyatakan dukungan penuh terhadap dua program prioritas pemerintah: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Bacaan Lainnya

HUT Bhayangkara ke-80

Pernyataan komitmen itu disampaikan langsung di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang hadir dalam acara pelantikan. Wahyudin menegaskan bahwa dukungan tersebut disertai dua aspirasi utama yang disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Kami dan seluruh jajaran kepala desa di Sulsel mendukung penuh program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi andalan Presiden RI. Kalau ada isu yang menyatakan rakyat tidak mendukung, itu tidak benar. Kalaupun ada yang menolak, jumlahnya sangat kecil dan tidak mewakili suara masyarakat luas,” ujar Wahyudin yang akrab disapa WMP.

Ia menjelaskan bahwa saat ini alokasi Dana Desa mengalami penyesuaian karena sebagian dialokasikan untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Meski demikian, ia menilai program tersebut pada dasarnya ditujukan untuk kesejahteraan warga desa.

“Kami berharap tahun depan alokasi Dana Desa dapat ditingkatkan agar pembangunan di desa berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Penyesuaian saat ini terjadi karena sebagian digunakan untuk pembiayaan koperasi, yang manfaatnya juga akan kembali untuk desa,” jelasnya.

Selain penambahan anggaran, APDESI Sulsel juga meminta relaksasi skema pengembalian pembiayaan KDMP. Ia mengusulkan jangka waktu pembayaran diperpanjang dari semula 6 tahun menjadi 15 hingga 20 tahun, agar potongan Dana Desa setiap tahun tidak terlalu memberatkan.

“Jika diperpanjang, potongan per tahun tidak lagi mencapai Rp700 juta, melainkan cukup sekitar Rp100 juta hingga Rp200 juta saja. Beban desa akan lebih ringan dan pembangunan tetap bisa berjalan,” pungkasnya.

Acara pelantikan itu turut dihadiri Ketua Umum APDESI Pusat Junaedi Mulyono, anggota DPR RI Rudianto Lallo dan Ashabul Kahfi, serta sejumlah bupati dan wakil bupati dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan.

Pos terkait