SULSELBERITA.COM. Makassar – Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Pejuang Kerakyatan (GMPK) Sulawesi Selatan di Depan Kantor Dirtlantas Polda Makassar, Rabu (07/10/20).
Aksi ini berawal karena adanya laporan Masyarakat terkait dengan indikasi maraknya Pungutan Liar (PUNGLI) atau kerap dikenal uang pelicin diluar aturan yang telah ditetapkan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Jendral lapangan, Jumardi menegaskan bahwa buruknya pelayanan instansi pemerintah yang memunculkan praktek PUNGLI adalah gambaran lemahnya kondisi lingkungan pengendalian pada instansi Pemerintah.
“Buruknya pelayanan instansi pemerintah yang memunculkan praktek PUNGLI adalah gambaran lemahnya kondisi lingkungan pengendalian pada instansi Pemerintah, berupa ketiadaan komitmen pimpinan untuk menegakkan kepada para pegawainya agar memiliki sikap melayani Masyarakat secara prima,” tegas Jumardi.
Adapun isi pernyataan sikap dari GMPK Sulsel :
1. Meminta Dirtlantas Polda Sulsel mencopot kanit Regident Barru
2. Mendesak Dirtlantas Polda Sulsel untuk segera mengevaluasi secara tegas Kasatlantas Makassar, Barru dan Bone
3. Copot Dirtlantas Polda Sulsel karena tidak mampu mewujudkan institusi pelayanan Masyarakat yang bebas PUNGLI.
