SULSELBERITA.COM. Makassar, — Terkait adanya dugaan korupsi Realisasi belanja tunjangan komunikasi intensif dan Tunjungan reses yang di lakukan oleh pimpinan DPRD provinsi Sulawesi Selatan Komite Pejuang Kerakyatan (KPK) melaporkan hal tersebut ke Polda Sulsel. (Senin, 5 Oktober 2020).
Berdasarkan hasil temuan dan kajian kami bahwa ada pengurangan nominal yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sulsel.
Tentu hal ini tindak kejahatan yang luar biasa yang mesti di sikapi dengan serius. Tegas Al Muhajirin selaku Koordinator Bidang Advokasi dan HAM KPK.
Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 menganggarkan nomilal yang sesuai, namun fakta dilapangan anggaran tersebut dibegal oleh pimpinan DPRD provinsi Sulsel sehingga yang di kucurkan ke anggota DPRD tidak sesuai dengan nominal sebagaimana mestinya. Kuat dugaan ini merupakan upaya kompromis yang cenderung menguntungkan pribadi dan kelompok.
Tindakan tersebut telah melanggar ketentuan peraturan daerah provinsi Sulsel nomor 5 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan DPRD dan anggota DPRD provinsi Sulsel.
Kami harap Kapolda Sulsel agar dapat menindaklanjuti pelaporan kami sesuai dengan hukum yang berlaku, tutup Al Muhajirin.(**)
