SULSELBERITA.COM. Makassar – Para Anggota Dewan perwakilan rakyat kabupaten takalar sekarang lagi sibuk untuk melaksanakan hak interpelasi kepada Bupati Takalar tapi di sisi lain anggota Dewan seakan lupa tugas dan tupoksix sebagai wakil rakyat dimana dia lebih mengutamakan melaksanakan rapat terkait dengan hak interpelasi.
“Kami Menilai hak interplasi itu memang hak DPRD kabupaten Takalar mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta dampak luas ke masyarakat, tapi APBD perubahan juga sesuatu yang tidak kalah penting, karena APBD perubahan merupakan upaya pemerintah daerah untuk merumuskan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi”.Ujar Al-Qadri Muis
“Oleh itu Kami selaku pengurus persatuan perangkat desa indonesia ( PPDI) mewakil teman teman perangkat desa di 76 Desa di kabupaten Takalar kecewa dan sangat menyayangkan sikap para anggota dewan yang terhormat yang sampai saat ini belum membahas APBD perubahan tahun 2020 dan pada akhirnya berimbas kepada belum cairnya gaji perangkat Desa terhitung sejak bulan juli sampai oktober di karena kan belum di tetapkannya apbd perubahan di kabupaten takalar”. Ungkapnya kecewa..
“Sekali lagi harapan kami selaku perangkat desa, mohon kepada ketua dan anggota Dewan yg terhormat untuk lebih bijak melihat keadaan masyarakatnya terkhusus kepada perangkat desa yang sampai saat ini belum mendapatkan haknya, apalagi ditengah pendemi covid 19 ini banyak kebutuhan yang diperlukan terutama perangkat desa dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya bersama keluarganya”. Tutupnya.
